Palu– Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memperkuat koordinasi dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan yang terjadi di wilayah Sulawesi Tengah. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla dan Kekeringan yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (31/8/2026).
Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam menyatukan penanganan karhutla di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sekaligus mengantisipasi agar kebakaran tidak meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar bagi masyarakat maupun lingkungan.
Rapat tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para Bupati/Wali Kota atau Pejabat yang mewakili, Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan stakeholder terkait, serta Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota yang mengikuti rapat secara daring melalui Zoom Meeting.
Dalam rapat tersebut, Pelaksana Harian Sekretaris BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, Surya M.D Harun, menyampaikan laporan mengenai data kejadian kebakaran hutan dan lahan di Sulawesi Tengah periode Januari hingga Agustus 2026 berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops).
Usai penyampaian laporan, Gubernur Anwar Hafid menekankan pentingnya langkah penanganan yang lebih masif dan terkoordinasi. Menurutnya, koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, TNI, Polri, serta seluruh unsur terkait harus diperkuat agar penanganan karhutla dapat dilakukan secara cepat dan terpadu.
“Atas koordinasi dengan rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, kita merumuskan untuk mengadakan meeting seperti yang sudah berjalan hari ini. Sehingga langkah-langkah yang sudah kita lakukan, baik di tingkat Kabupaten maupun Kota, bisa lebih sinergi lagi sehingga kita bisa mengantisipasi dampak kerugian yang lebih besar akibat kebakaran hutan ini,” ujar Anwar Hafid.
Gubernur juga menyampaikan bahwa terdapat dua hal utama yang perlu menjadi perhatian bersama, yakni memperkuat sosialisasi kepada masyarakat dan memastikan upaya pemadaman dapat dilakukan secara terkoordinasi ketika terjadi karhutla.
Anwar berharap penanganan karhutla dapat dilakukan sebagai sebuah gerakan bersama dengan melibatkan seluruh unsur pemerintahan hingga masyarakat. Hal tersebut dinilai penting mengingat Sulawesi Tengah memiliki potensi terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan.
“Saya berharap ini sebuah gerakan besar, karena kalau kita melakukan kegiatan besar ini maka pasti semua masyarakat akan lebih cepat tersosialisasi sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang kita tidak inginkan. Mengapa ini penting? Karena Sulawesi Tengah potensinya besar untuk terjadi bencana ini,” jelasnya.
Selain sosialisasi, Gubernur meminta seluruh kepala daerah untuk memperkuat kesiapsiagaan di wilayah masing-masing. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah pelaksanaan apel siaga penanganan karhutla secara serentak di seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
“Masing-masing kepala daerah harus melakukan semacam gelar apel penanganan karhutla. Nanti kita jadwalkan tanggal berapa, bersamaan serentak kita lakukan gelar apel penanganan karhutla di seluruh Sulawesi Tengah,” ujar Anwar.
Sementara itu, informasi mengenai kondisi cuaca dan potensi karhutla turut disampaikan oleh Kepala BMKG Provinsi Sulawesi Tengah. BMKG akan memberikan pembaruan mengenai wilayah-wilayah yang memiliki potensi terjadinya karhutla secara berkala setiap minggu sebagai bahan bagi pemerintah dalam menentukan langkah antisipasi dan penanganan di lapangan.
Dari rapat koordinasi tersebut, pemerintah menyepakati sejumlah langkah yang perlu segera ditindaklanjuti di lapangan.
Pertama, memperkuat sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat di tingkat desa. Sosialisasi akan dilakukan dengan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca, wilayah yang berpotensi terjadi karhutla, serta langkah-langkah pencegahan yang perlu dilakukan masyarakat.
“Silakan disampaikan kepada masyarakat apa yang telah disampaikan oleh Kepala BMKG, Kepala Balai Sungai, Kepala Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu, Bapak Panglima, Bapak Kapolda,” kata Anwar.
Kedua, memperkuat aksi di lapangan melalui pelaksanaan apel siaga di masing-masing Kabupaten/Kota. Para kepala daerah diminta segera melakukan langkah kesiapsiagaan sekaligus merancang rapat koordinasi di tingkat Kabupaten/Kota untuk memastikan seluruh unsur memahami tindakan yang harus dilakukan apabila terjadi karhutla.
Ketiga, melaksanakan simulasi penanganan karhutla secara langsung di lapangan. Simulasi dinilai penting untuk memberikan pemahaman praktis kepada masyarakat dan petugas mengenai langkah yang harus dilakukan ketika menghadapi kebakaran hutan dan lahan.
Melalui langkah tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap penanganan karhutla dan kekeringan dapat dilakukan secara lebih cepat, terkoordinasi, dan melibatkan seluruh pihak. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, instansi teknis, serta masyarakat menjadi bagian penting dalam mencegah meluasnya dampak karhutla di Sulawesi Tengah.
Sumber : PPID Utama/Humas Pemprov. Sulteng