Palu-Dalam upaya memperkuat keterbukaan informasi publik dan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat yang lebih terpadu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Tengah mengikuti kegiatan Desk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR). Kegiatan ini digelar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfo Santik) Provinsi Sulteng, bertempat di Ruang Rapat Diskominfo Santik, Rabu (3/9/2025).
Kegiatan yang difasilitasi oleh Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) ini bertujuan untuk mendorong keterlibatan aktif perangkat daerah dalam publikasi informasi serta penguatan kanal aduan masyarakat.
Dalam pemaparannya, Intje Yusuf, selaku Pranata Humas Ahli Muda Diskominfo Santik, menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam penyampaian informasi publik yang akurat dan berkelanjutan.
“Keterbukaan informasi publik bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral kita dalam melayani masyarakat secara transparan dan profesional. Setiap perangkat daerah harus aktif menginformasikan kegiatan dan layanan melalui saluran resmi,” ujar Dr. Intje.
Senada dengan hal tersebut, Serly Patu, selaku PPID Utama Diskominfo Santik, turut mengimbau agar setiap perangkat daerah lebih proaktif dalam menyosialisasikan kanal pengaduan SP4N-LAPOR, khususnya melalui pemanfaatan media sosial dan platform digital resmi.
“SP4N-LAPOR adalah jembatan utama antara masyarakat dan pemerintah. Informasi tentang kanal ini harus tersampaikan secara luas agar pengaduan masyarakat bisa tertangani dengan cepat dan tepat,” jelas Serly.
Selain evaluasi terhadap implementasi layanan informasi publik, dalam forum desk ini juga dibahas berbagai kendala yang dihadapi perangkat daerah, seperti pengisian kuisioner keterbukaan informasi dan kurangnya konten publikasi.
Kepala Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah menyambut baik kegiatan ini dan menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi serta pengelolaan aduan di lingkup Kesbangpol.
“Kami siap berbenah dan berinovasi untuk memastikan bahwa masyarakat memperoleh akses informasi yang mereka butuhkan, serta memiliki saluran yang efektif dalam menyampaikan keluhan atau aspirasi,” ungkapnya.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan seluruh perangkat daerah, termasuk Bakesbangpol Sulteng, dapat semakin optimal dalam mewujudkan tata kelola informasi publik yang transparan, responsif, dan akuntabel.
Sumber : PPID Bakesbangpol Provinsi Sulteng