Palu, Sulawesi Tengah, Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Pj. Sekda Sulawesi Tengah Ir. Moh. Faisal, Mang, MM mengikuti Rapat Koordinasi Pembahasan Penanganan Pasca Bencana Major Project RPJMN 2020-2024.
Pj. Sekda Sulawesi Tengah Ir. Moh. Faisal, Mang, MM didampingi Sekretaris Bappeda Kamal Ariansyah, S.STP., M.Si, Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sulawesi Tengah A. Asri, ST. M.Si dan Kepala Sub Bidang Rekonstruksi Darusalam, SH.
Rakor dilaksanakan secara Virtual melalui Via Zoom Meeting, bertempat diruang kerja Pj. Sekda Kantor Gubernur Sulawesi Tengah. Senin, (7/2/2022)
Rapat koordinasi bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mengiventasrisasi progress penanganan pasca bencana sesuai dengan Proyek Prioritas Strategis (Major Project) RPJMN 2020-2024 serta Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P).
Asisten Deputi Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana Kemenko PMK Nelwan HR menyampaikan bahwa Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar tetap mengawal penyelesaian R3P di Sulawesi Tengah dan dapat dituntaskan pada tahun 2024 sebagaimana Major Project 2020-2024.
Selanjutnya, Pemerintah daerah segera mengusulkan kegiatan yang menjadi program strategis kedalam SIPD agar bisa ditindaklanjuti dalam Musrengbangnas dan Bappenas agar menjadikan penuntasan R3P di Sulawesi Tengah sebagai prioritas yang dibahas dalam Musrengbangnas.
Lanjut, Kementrian/Lembaga terus melakukan pendampingan dan pemantauan pelaksanaan agar sesuai dengan pemanfaatan yang telah direncanakan.
“Pemerintah segera menetapkan SK Penerima Huntap agar Huntap yang telah dibangun dapat diserahkan ke masyarakat.” Jelas Nelwan HR
Beliau juga menjelaskan bahwa Bappenas dan BNPB terus melakukan koordinasi untuk penajaman target sasaran dalam RKP 2023, mengingat masa pemulihan sesuai arahan RPJMN 2020-2024 tinggal 2 Tahun lagi.
Pada kesempatan itu juga, Pj. Sekda Sulawesi Tengah Ir. Moh. Faisal, Mang, MM melalui Kepala Sub Bidang Rekonstruksi Darusalam, SH. menyampaikan bahwa realisasi penanganan pasca bencana dari tahun 2019-2020 dana yang digunakan sejumlah 18 Triliun dari 26 Triliun dari hasil revisi beberapa Kabupaten/Kota.
Kemudian, dari sisa dana R3P sebesar 12,7 Triliun, yang mana nantinya 5 sektor akan diselesaikan dalam rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Sulawesi Tengah.
Lebih lanjut, beliau menyampaikan dari 3 Kabupaten, 1 Kota telah menyelesaikan revisi R3P nya dan sudah tertuang dalam Peraturan Bupati maupun Walikota dan akan dilanjutkan dengan Peraturan Gubernur.
“Sekarang kami sudah menyusun peraturan Gubernur dan sudah disampaikan ke Biro Hukum dan juga Sekretariat Wakil Presiden RI.” Ucap Darusalam
lebih lanjut, Asisten Deputi Kedaruratan dan Manajemen Pascabencana Kemenko PMK Nelwan HR juga menuturkan bahwa upaya percepatan pemulihan pasca bencana di Sulawesi Tengah perlu dipertimbangkan untuk mengakhiri masa transisi darurat menuju pemulihan, agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi lebih terfokus, terkait sisa penanganan darurat bisa mengacu pada Perpres Nomor 17 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam masa tertentu.
“Untuk pemerintah daerah Sulawesi Tengah, agar segera menyelesaikan masalah dilapangan sehingga Kementrian/Lembaga dapat melaksanakan tugas-tugasnya dilapangan.” Ujar Asisten Deputi pada kesempatan itu
Turut hadir : Kementrian/Lembaga, Staf Kepresidenan dan Gubernur se-Indonesia.
Sumber : Humas DKIPS Provinsi Sulteng.