Palu. Sulawesi Tengah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Rapat Kerja Tim P3DN dalam rangka tindak lanjut Aksi Afirmasi P3DN Provinsi Sulawesi Tengah, Bertempat di Hotel Santika Palu. Kamis, (21/7/2022).
Rapat ini mengangkat tema “Gerak Cepat Pemberdayaan Industri Dalam Rangka Mendukung Pertumbuhan Perekonomian Daerah” yang bertujuan untuk memberdayakan industri dalam negeri, memperkuat struktur industri dalam negeri serta mengoptimalkan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah.
Dalam sambutan tertulis Gubernur Sulawesi Tengah, yang dibacakan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Tengah Richard Arnaldo, SE, M.SA mengatakan bahwa Implementasi P3DN didasari oleh beberapa peraturan perundang-undangan terkait, di antaranya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang menyebutkan adanya kewajiban untuk menggunakan produk dalam negeri di setiap pengadaan barang/jasa.
Selanjutnya, Kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, persiapan pengadaan hingga pelaksanaan pengadaan atau pemilihan penyedia. Ketentuan tersebut dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan mencantumkannya di dalam rencana umum pengadaan, spesifikasi teknis Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan dokumen pemilihan.
“Seluruh rencana pengadaan barang yang telah disusun unit kerja kemudian harus dilaporkan kepada Menteri Perindustrian selaku Ketua harian Tim Nasional P3DN.” Ucap Richard.
Diakhir sambutannya, Richard mengharapkan kerjasama, keterlibatan, dan kesungguhan dari semua pihak terutama para Kepala OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selaku Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) agar dapat memaksimalkan AKSI AFIRMASI P3DN dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah di Sulawesi Tengah.
Turut hadir : Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Plt. Sekda Sulteng, Kepala OPD Lingkup Pemprov. Sulteng, Admin P3DN OPD dan Narasumber yakni ; dari Pusat P3DN Kementerian Perindustrian RI dan dari Pusdatin Kemendagri RI, BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah.
Sumber : Humas DKIPS Provinsi Sulteng.