Palu – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Sulawesi Tengah, Wahyu Agus Pratama,menghadiri kegiatan sosialisasi pekerja migran, penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tata pengelolaan Pekerja Migran Indonesia, serta deklarasi pencegahan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal dan anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Gedung Bumi Kaktus (GBK), Palu, Selasa (10/6/2025).
Acara strategis ini turut dihadiri oleh Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Tengah, unsur Forkopimda, kepala OPD lingkup Pemprov Sulteng, camat, kepala desa, hingga mahasiswa dan pelajar SMK sederajat, yang menunjukkan keseriusan lintas sektor dalam mendukung agenda perlindungan PMI.
Menteri Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding dalam sambutannya mengungkapkan bahwa Presiden RI, Prabowo Subianto, memberikan dua arahan penting yakni, fokus pada peningkatan kualitas perlindungan bagi PMI dan optimalisasi penempatan tenaga kerja terampil demi peningkatan kesejahteraan nasional.
“Harus diakui masih ada pekerja migran yang mengalami kekerasan, eksploitasi, bahkan perdagangan orang. Ini pekerjaan rumah besar bagi kami di Kementerian P2MI,” tegas Menteri Karding.
Ia menekankan bahwa keberangkatan PMI secara nonprosedural menjadi akar dari berbagai permasalahan.
“Data menunjukkan 95 hingga 97 persen pekerja migran yang bermasalah adalah mereka yang berangkat melalui jalur ilegal. Kita harus hentikan model seperti ini. Ke depan, semua harus prosedural,” lanjutnya.
Menteri P2MI juga mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 1,7 juta peluang kerja luar negeri yang tersedia di 14 sektor, yang didominasi oleh sektor kesehatan, domestik, manufaktur, industri, pertanian, perkebunan, dan hospitality.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan program dari Kementerian P2MI.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri atas inisiatif luar biasa ini. Program ini selaras dengan visi-misi BERANI, untuk membuka masa depan anak-anak Sulteng,” ujar Gubernur Anwar.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memberikan dua jalur pilihan bagi lulusan SMA/SMK/SLB di daerah tersebut: beasiswa bagi yang ingin melanjutkan pendidikan, dan pelatihan kerja bagi yang ingin langsung bekerja.
“Kegiatan hari ini adalah contoh nyata komitmen pemerintah menyediakan pelatihan dan keterampilan kerja bagi anak-anak kita yang ingin bekerja di luar negeri secara legal dan terampil,” jelasnya.
Lebih lanjut, Gubernur Anwar menekankan pentingnya peran kepala daerah di seluruh tingkatan untuk menyosialisasikan program ini.
“Saya harap seluruh Bupati, Camat, hingga Kepala Desa dapat terus menyuarakan program ini. Kita ingin Sulawesi Tengah menjadi pionir daerah penghasil tenaga kerja migran yang legal, terampil, dan sejahtera,” pungkasnya.
Kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam upaya pemberantasan PMI ilegal dan pengentasan pengangguran di Sulawesi Tengah. Pemerintah hadir untuk mendampingi warganya yang ingin bekerja di luar negeri, tidak hanya sebagai pelindung tetapi juga sebagai fasilitator kesuksesan.
Sumber : PPID Pelaksana Diskominfosantik Provinsi Sulteng