Palu– Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Sulawesi Tengah, Wahyu Agus Pratama, menerima kunjungan kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia di ruang kerjanya, Senin (8/9/2025).
Kunjungan tersebut turut dihadiri Sekretaris Dinas Kominfosantik Aswin Saudo, Kepala Bidang Persandian Distyawati, Plt. Kepala Bidang Statistik Echmond, serta sejumlah staf ASN lingkup Diskominfosantik Sulteng.
Dalam sambutannya, Wahyu Agus menyampaikan apresiasi sekaligus ucapan selamat datang kepada rombongan Kemenko Polhukam RI atas kunjungan kerja di Sulawesi Tengah, khususnya di Diskominfosantik Provinsi Sulteng.
“Suatu kehormatan bagi kami menerima kunjungan Kemenko Polhukam RI. Kesempatan ini menjadi ruang penting bagi kami untuk memperkenalkan tugas, fungsi, serta program kerja yang dijalankan Diskominfosantik Sulteng,” ujar Wahyu.
Lebih lanjut, Wahyu memaparkan tugas dan fungsi dari masing-masing bidang di Diskominfosantik, sekaligus menjelaskan sembilan program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Anwar Hafid dan Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido.
Sementara itu, Asisten Deputi Pembangunan dan Kerja Sama HAM Kemenko Polhukam RI, Ruliana Pendah Harsiwi, menyampaikan bahwa tujuan kunjungan tersebut adalah untuk melihat langsung pemenuhan implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) di lingkungan Diskominfosantik Sulteng.
“Kami ingin melakukan pengawalan, sinkronisasi, dan koordinasi terkait capaian indeks HAM, khususnya mengenai jaminan hak privasi yang saat ini masih berada pada angka cukup,” ungkap Ruliana.
Ruliana menambahkan, Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI memiliki Indeks Pembangunan Hukum yang menjadi salah satu indikator program prioritas nasional. Indeks ini berkaitan dengan visi pemerintah dalam memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta meningkatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan terjalin sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam mendukung implementasi HAM di Provinsi Sulawesi Tengah.
Sumber : PPID Diskominfosantik Provinsi Sulteng