Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mendorong percepatan digitalisasi dalam sistem pengadaan barang dan jasa. Sebagai langkah nyata, Pemprov Sulteng menggelar Sosialisasi Tata Cara Pembayaran pada Katalog Elektronik Versi 6 serta Live Testing Katalog Elektronik Versi 6, Senin (17/3/2025). Kegiatan ini berlangsung secara hybrid di Ruang Rapat Kantor BPKAD serta diikuti secara daring melalui Zoom.
Acara ini dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Pemprov Sulteng, M. Sadly Lesnusa, dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Bidang Perbendaharaan Dra. Fatnini, M.Si, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan, serta perwakilan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten/Kota. Direktur Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah turut hadir dalam kegiatan ini.
Dalam sambutannya, M. Sadly Lesnusa menekankan bahwa transformasi digital dalam sistem pengadaan menjadi langkah strategis untuk mewujudkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Katalog Elektronik Versi 6 hadir dengan berbagai fitur unggulan, seperti pencarian produk yang lebih canggih, digitalisasi kontrak, serta integrasi proses pengadaan hingga pembayaran secara end-to-end.
“Implementasi sistem ini tidak hanya mempercepat dan mempermudah proses pengadaan, tetapi juga membuka peluang lebih besar bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan sistem yang lebih mudah dan pembayaran yang lebih lancar, diharapkan partisipasi UMK meningkat, sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif,” ujar Sadly.
Ia juga mengajak seluruh peserta untuk aktif dalam sesi Live Testing Katalog Elektronik Versi 6, guna memberikan masukan yang dapat menyempurnakan sistem sebelum diterapkan secara luas di tingkat Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.
Melalui kegiatan ini, Pemprov Sulteng berharap pengadaan barang dan jasa menjadi lebih transparan, cepat, dan efisien, serta memberikan manfaat yang lebih besar, terutama bagi sektor UMK.
Sumber : PPID Pelaksana BPKAD Provinsi Sulteng