Banten– Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Komisi Informasi Provinsi Sulteng turut berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) ke-16 sekaligus Rapat Kerja Teknis ke-14 Komisi Informasi se-Indonesia, yang mengusung tema “Penguatan Keterbukaan Informasi Publik dalam Memperkokoh Ketahanan Nasional”. Kegiatan ini berlangsung di Mercure Tangerang Centre, Senin (29/9/2025).
Dalam arahannya, Ketua Komisi Informasi Pusat Donny Yoesgiantoro menegaskan pentingnya peran Komisi Informasi sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Lembaga ini memiliki mandat menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan ajudikasi nonlitigasi.
“Tujuan pembentukan Komisi Informasi adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, mendorong partisipasi aktif masyarakat, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan,” ujar Donny.
Ia menambahkan, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun ketahanan nasional di era digital. Transparansi pemerintahan dan akses masyarakat terhadap informasi yang luas, akurat, serta terpercaya diyakini mampu memperkuat stabilitas dan ketangguhan bangsa menghadapi berbagai tantangan global.
Sejalan dengan visi Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045 yang tertuang dalam RPJMN 2025–2029, keterbukaan informasi publik dipandang sebagai bagian integral dalam memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, serta penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).
Rakornas ini juga menekankan pentingnya sinergi antar-pemangku kepentingan guna memperkuat kelembagaan, sekaligus mendukung pemantapan sistem pertahanan dan kemandirian bangsa, termasuk di sektor pangan, energi, air, serta pengembangan ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kominfosantik Sulteng Aswin Saudo yang juga selaku Sekretaris Komisi Informasi Provinsi Sulteng, mengungkapkan bahwa pada awalnya Sulawesi Tengah ditunjuk sebagai tuan rumah Rakornas ke-16. Namun, karena adanya kebijakan efisiensi, kegiatan akhirnya dipusatkan di Provinsi Banten.
“Pada prinsipnya pemerintah propinsi tetap siap untuk di tunjuk sebagai tuan rumah rakor berikutnya karena bapak gubernur sangat mendorong keterbukaan insformasi di seluruh sektor publik di sulawesi tengah, kami tetap mendukung penuh terselenggaranya Rakornas ini. Harapannya, rekomendasi yang dihasilkan dapat benar-benar memberikan kontribusi nyata untuk kemajuan bangsa dan negara,” kata Aswin.
Rakornas kali ini turut dihadiri oleh Penasihat Khusus Presiden RI Purnomo Yusgiantoro, Wakil Menteri Pertahanan RI Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan T., Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Nezar Patria, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Arya Sandhiyudha, serta jajaran Komisioner Komisi Informasi Pusat.
Sumber : PPID Utama/Humas Pemprov Sulteng