Palu— Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 di Ruang Nagana, Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, pada Senin, (14/4/2025)
Kegiatan strategis ini dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Wamendagri) Bima Arya, dan dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi daerah maupun nasional, termasuk Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, serta perwakilan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan.
Musrenbang RKPD ini menjadi forum penting untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, serta merumuskan prioritas pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan visi pembangunan Sulawesi Tengah yang inklusif dan berkelanjutan. Ia menguraikan sembilan program unggulan Pemerintah Provinsi, termasuk penghapusan kemiskinan ekstrem, program Nambaso untuk mengatasi anak putus sekolah, serta layanan kesehatan gratis hanya dengan menunjukkan KTP Sulawesi Tengah.
“Musrenbang ini adalah momentum strategis untuk memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun arah pembangunan Sulawesi Tengah. Dengan sembilan program berani yang telah kami rancang, kami fokus menciptakan pembangunan yang merata dan berdampak langsung pada masyarakat,” ujar Anwar Hafid.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia mendorong efisiensi anggaran, penguatan tata kelola pemerintahan, serta percepatan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Penurunan kemiskinan harus dimulai dari desa, dengan memperkuat data dan kolaborasi antar sektor. Pemerintah harus sejalan dengan arah kebijakan Presiden agar pembangunan berjalan tepat sasaran dan efisien,” ujar Bima Arya.
Sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja daerah dalam menurunkan angka kemiskinan, Gubernur Anwar Hafid menyerahkan sertifikat penghargaan kepada tiga kabupaten dengan capaian terbaik, yaitu Kabupaten Morowali Utara, Donggala, dan Poso.
Melalui Musrenbang RKPD 2026, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah meneguhkan komitmennya dalam menciptakan perencanaan pembangunan yang responsif, partisipatif, dan berbasis data. Ini merupakan bagian dari upaya kolektif untuk menjadikan Sulawesi Tengah sebagai provinsi yang maju, mandiri, dan sejahtera.
Sumber Foto & Rilis: PPID Utama/Humas Pemprov Sulteng