Melalui Komunikasi Sosial Kemasyarakatan, Wagub : Ormas Pusat dan Daerah Terus Tingkatkan Koordinasi dan Sinergi.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Palu, Sulawesi Tengah – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Ma’mun Amir buka secara resmi Kegiatan Komunikasi Sosial Kemasyarakatan Dan Pembahasan Isu-isu Strategis Bidang Organisasi Kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jendral Politik Dan Pemerintahan Umum, yang dimotori langsung oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Sulawesi Tengah. Bertempat, di Ruang Pogombo Kantor Gubernur. Senin, (26/06/2023).

Kegiatan tersebut digelar dalam rangka pelaksanaan program kerja Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Tahun 2023, terkait Fasilitasi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan menghadirkan beberapa narasumber seperti DPRD Sulawesi Tengah serta akademisi.

Dalam laporan dan arahan yang diberikan oleh Perwakilan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI, Abdul Gafur mengatakan, berbicara tentang organisasi kemasyarakatan (ormas), pada saat ini jumlah ormas mencapai angka setengah juta. Dalam hal ini, pemerintah tidak hanya melahirkan ormas saja, akan tetapi memiliki tugas utama yaitu memberikan pemberdayaan agar ormas-ormas tersebut bisa hidup.

“Karena catatan kami, begitu ormas diterbitkan selang berapa tahun kemudian ormas tersebut mati karena biaya operasionalnya tidak ada” imbuh Abdul Gafur.

Kemungkinan dari setengah juta ormas, hanya beberapa yang aktif pada saat ini. Proses politik pada saat ini yang mana konteksnya adalah menjelang pemilu, Abdul Gafur menjelaskan, setelah dilakukan pengukuran secara internal ormas tersebut bertambah menjadi tiga kali lipat.

“Ini harus kita antisipasi, tidak kemudian ormas tercipta hanya dibentuk untuk hal-hal yang bisa menciderai proses politik” lanjutnya.

Terdapat hal-hal yang menjadi konsen pada saat ini adalah bagaimana ormas-ormas ini bisa produktif. Ketika ormas-ormas tersebut sudah tercatat dalam lembar surat pencatatan yang ada di pemerintahan, maka harus di libatkan dalam proses-proses kepemerintahan baik itu politik, sosial ataupun kemasyarakatan.

“Karena saya yakin, ketika kita melibatkan ormas tersebut kita akan mendapatkan banyak masukan, referensi ataupun inovasi” ungkap Abdul Gafur.

Dalam sambutan Wakil Gubernur sekaligus membuka secara resmi kegiatan tersebut, Ma’mun Amir mengatakan, atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengucapkan terimakasih serta mengapresiasi sehubung dengan pelaksanaan kegiatan ini, dalam rangka menyamakan persepsi dan berdiskusi seputar isu-isu keormasan yang berkembang, baik ditingkat nasional maupun daerah.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan sinergitas pusat dan daerah dalam rangka membangun sistem pengelolaan ormas yang sehat dan profesional, yang gilirannya bisa bermanfaat bagi pembangunan nasional, lebih khusus lagi pembangunan Sulawesi Tengah.

Begitu pula dari segi pengawasan yang lebih akuntabel, agar penyelenggara negara dapat melakukan deteksi dini terhadap aktivitas ormas yang membahayakan negara, termasuk dari ormas-ormas yang didirikan warga negara asing yang beroperasi diwilayah Sulawesi Tengah pada khususnya.

Turut hadir : Komisi IV DPRD Sulteng, Unsur Forkopimda, Bakesbangpol Kab/Kota Se-Sulteng, perwakilan Bupati/Walikota se-Sulteng, Akademisi, Organisasi Kemasyarakatan lingkup Prov. Sulteng, Pejabat lingkup Bakesbangpol Prov. Sulteng.

Sumber : Diskominfo Santik Selaku Humas Pemprov. Sulteng.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *