Lombok, NTB. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Drs. H. Ma’mun Amir menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tahun 2022. Bertempat, di Hotel Merumatta Senggigi Lombok. Senin, (31/10/2022)
Pembukaan Rakornas ditandai dengan penekanan tombol virtual dan penukaran cendramata, dan dilangsungkan denga foto bersama para Wakil Gubernur.
Dalam laporannya, Sekjen Kemenagri menyampaikan bahwa tema kegiatan yaitu memperkuat pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah untuk pemulihan ekonomi yang lebih cepat,
Rakornas ini dilaksanakan selama dua hari bertempat di Lombok NTB dengan jumlah peserta rapat sebanyak 243 orang.
Rakornas ini dihadiri Wakil Gubernur seluruh Indonesia, yang hadir 11 orang diantaranya ; Lampung, Jambi, Sultra, Maluku, Kaltim, Jogja, Jateng, Sumsel, Sulteng Riau, dan Jawa Timur. Kemudian dihadiri juga oleh Inspektur Jenderal Kementerian lembaga yakni ; Irjen PPH, Irjen Kementerian Koperasi dan UKM, Inspektur Utama Perpustakaan Nasional dan Irjen Kementerian Desa, serta Deputi Kemensegneg, dan seluruh inspektur beserta jajarannya.
Rakornas ini membahas terkait isu-isu aktual bidang pengawasan, pemutakhiran data LHP Inspektorat Jenderal Kemendagri, Inspektorat KL pada pemda, pembacaan risalah hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pemeriksaan dan diakhiri dengan penandatanganan komitmen pengawasan pemerintah daerah tahun 2023.
Pada pembukaan Rakornas, Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc. menyampaikan ucapan selamat datang dan menyambut baik seluruh peserta rakor terkhususnya para inspektur-inspektur yang berasal dari seluruh Indonesia.
Ia juga mengajak seluruh peserta rakornas untuk mengunjungi objek wisata yang ada di Lombok Nusa Tenggara Barat baik di pantai, sirkuit Mandalika serta tempat permandian.
Selanjutnya, Inspektur Jenderal Kemendagri Drs. Tomsi Tohir Balaw, MSi, dalam sambutannya mengatakan, pelaksanaan Rakor ini adalah rapat rutin yang dilaksanakan setahun sekali dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengawasan arah kebijakan dibawah kendali Kementerian sehingga langkah yang diambil APIP, utamanya dalam urusan layanan publik bisa memberikan perubahan yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara nyata.
Lanjut, ia menjelaskan gambaran tentang situasi inflasi dimana Bada Pusat Statistik (BPS) menemukan sebab kenaikan bahan pokok, langkah operasi pasar yang diambil berkaitan dengan cabe namun, langkah operasi pasar yang diambil berkaitan dengan beras.
Olehnya, sesuai tugas dan tanggung jawab terkait pengawasan umum untuk percepatan dibebankan kepada Inspektorat untuk mengawasi dinas-dinas yang ada di daerah. Hal ini merupakan salah satu tugas ekstra yang coba diramu dengan para Wakil Gubernur.
“Mengapa para Wakil Gubenur kita undang karena tentunya sebagai pembantu Bapak Gubernur dalam hal pengawasan.” Kata Tomsi Tohir pada kesempatan itu
Lebih lanjut, Tomsi Taohir meminta kepada para Wakil Gubernur untuk mensupport para Inspektorat yang nantinya dalam waktu dekat
akan diadakan pelatihan kepada 3.158 teman-teman dari APIP.
Dengan harapan, semoga adanya pelatihan ini teman-teman dari APIP dapat melakukan percepatan pengawasan sampai ke tingkat Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Inspektorat
Sumber : Biro Administrasi Pimpinan.