PALU – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Novalina, selaku Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, memberikan tanggapan resmi terkait dinamika keterwakilan perempuan dalam proses seleksi yang tengah berlangsung di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Dalam keterangannya, Sekda menegaskan bahwa Pemprov Sulteng tidak hanya menjunjung tinggi kesetaraan gender sebagai prinsip norma penyelenggaaran pemerintahan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses seleksi berlangsung secara terbuka, objektif, dan bebas dari diskriminasi.
*“Seleksi ini dirancang untuk memberikan ruang yang sama bagi seluruh ASN, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak ada satu pun ketentuan yang membatasi berdasarkan gender. Siapa pun yang memenuhi kualifikasi, memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi,”* tegasnya.
Menurutnya, keterwakilan perempuan dalam birokrasi tidak semata ditentukan oleh kebijakan afirmatif, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif dan kesiapan individu untuk mengambil peran strategis.
Menanggapi isu minimnya keterwakilan perempuan dalam hasil seleksi administrasi, Sekda memaparkan data faktual bahwa *dari total 85 peserta yang mendaftar dan dinyatakan lolos administrasi, sebanyak 19 peserta atau sekitar 22 persen merupakan perempuan.*
“Faktanya, “Angka ini menunjukkan bahwa ruang sudah terbuka, Kami sangat mengapresiasi keberanian dan dedikasi 19 rekan ASN perempuan yang telah mengambil bagian dalam proses ini untuk ikut berkompetisi,” ujar Sekda.
Namun, panitia seleksi tidak bisa memaksakan angka persentase tertentu jika dari sisi partisipasi pendaftar sejak awal memang terbatas,” tambahnya.
Lebih lanjut, Ibu Novalina menjelaskan bahwa meski keterwakilan perempuan penting secara simbolis dan substantif, Pansel memiliki tanggung jawab moral untuk mengutamakan keunggulan kompetensi secara komprehensif. Hal ini dikarenakan pejabat yang terpilih nantinya akan memikul tanggung jawab besar dalam melaksanakan kebijakan dan pelayanan publik bagi masyarakat Sulawesi Tengah dalam jangka panjang.
“Kami tidak hanya mencari pengisi jabatan, tapi mencari pemimpin yang kompeten. Pemenuhan keterwakilan 30% tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan standar kualitas kepemimpinan. Ke depan, tantangan birokrasi semakin kompleks, sehingga kapasitas dan kapabilitas menjadi tolok ukur utama yang tidak bisa ditawar,” tegasnya.
Sebagai sosok perempuan yang menduduki jabatan tertinggi di birokrasi provinsi, Sekda menepis adanya anggapan diskriminasi gender dalam tim pansel. Justru keberadaan beliau sebagai Ketua Pansel adalah bukti nyata bahwa Pemprov Sulteng sangat menghargai peran perempuan di posisi strategis.
“Kesempatan itu nyata. Tinggal bagaimana kita mendorong lebih banyak kader terbaik untuk berani tampil dan berkompetisi,” pungkasnya.
“Saat ini proses masih berjalan dan masih ada tahapan uji publik. Semua masukan dari masyarakat akan kami himpun sebagai bahan pertimbangan Bapak Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk menentukan pilihan terbaik bagi kemajuan Sulawesi Tengah,” tutupnya.
Sumber : Tim Media Berani