Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura, dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Drs. Ma’mun Amir, bersama Asisten Administrasi Umum, Hukum dan Organisasi H. Mulyono, SE., Ak., MM dan Sekertaris BPKAD Aswin mengikuti Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2022.
Kegiatan dilaksanakan secara Virtual melalui Via Zoom, di Ruang Polibu Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Senin, (29/11/21)
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dalam laporanya menyampaikan bahwa pemerintah dan parlemen dalam 2 tahun terakhir ini telah mengambil berbagai kebijakan yang luar biasa dibidang keuangan negara didalam menghadapi pandemi Covid-19, yang dampaknya sangat luas dan signifikan.
“Kami atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan seluruh anggota DPR RI atas segala masukan, dukungan dan kerja sama yang sangat luas dan sangat baik, juga kepada DPD yang telah banyak memberikan masukan didalam pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2022 yang merupakan tahun ke-3 pandemi sehingga dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal.” Ucap Menkeu diawal sambutanya
Lanjut, Kasus harian Covid-19 telah menurun, progres Vaksinasi pada akhir tahun 2021 dapat mencapai 284,3 juta atau 52,6 % penduduk dengan asusmsi Vaksinasi 1,5 juta dosis per hari, Apabila Vaksinasi dapat dilaksanakan 2 juta dosis per hari, maka pada akhir tahun 2021 akan mencapai 301, 8 juta dosis atau 55, 9 % penduduk.
“Dengan terpeliharanya kewaspadaan dan disiplin penerapan protokol kesehatan diharapkan akan menjadi bekal kuat dalam menghadapi ancaman munculnya varian baru yakni, Omigron Covid-19.” Jelas Sri Mulyani
Beliau juga menjelaskan, terdapat 9 lembaga/kementrian yang memperoleh DIPA dari Presiden secara Simbolis yaitu : (1) Kementrian Kesehatan. (2) Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. (3) Kementrian Komunikasi dan Informatika. (4) Kementrian Pertanian. (5) Kementrian Pertahanan. (6) Kepolisian Negara Republik Indonesia. (7) Kementrian Perhubungan. (8) Badan Pemeriksa Keuangan. (9) Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian.
Pada kesempatan itu, Presiden RI Joko Widodo dalam sambutanya sekaligus melakukan penyerahan secara simbolis menyampaikan bahwa antisipasi dan mitigasi perlu disiapkan sedini mungkin agar tidak mengganggu kesinambungan program reformasi struktural serta program pemulihan ekonomi nasional yang tengah dilaksanakan.
“Kita harus tetap waspada, karena pandemi belum berakhir, dan ditahun 2022 pandemi covid-19 masih menjadi ancaman dan juga ancaman bagi negara kita.” Ucap Presiden RI diawal sambutanya
Dalam menghadapi ketidakpastian di tahun 2022, kita harus merancang APBN Tahun 2022 yang responsif, antisipasif dan fleksibel, lalu berinovasi dan mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi dengan tetap menjaga tata kelola yang baik.
“APBN Tahun 2022 memiliki peran sentral
sebagai presidensi G20 dan kita harus mampu menunjukan kemampuan kita dalam menghadapi perubahan iklim terutama dalam pengurangan amunisi serta perbaikan lingkungan secara berkelanjutan dengan komitmen, aksi nyata dan sustanabel ekonomi” Jelas Joko Widodo
APBN Tahun 2022 juga mendorong kebangkitan ekonomi nasional dan mendukung reformasi struktural dengan fokus pada 6 kebijakan utama yaitu ; Pertama, melanjutkan pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan.
Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi msyarakat kurang mampu dan rentan.
Ketiga, peningkatan SDM yang unggul.
Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan adaptasi teknologi.
Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah.
Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan Zerofish Badjeting agar belanja lebih efisien.
Turut hadir : Wakil Presiden RI, Pimpinan Lembaga Negara, Menteri Kabinet Indonesia ini Maju, Pimpinan Lembaga Non Kementrian, Gubernur, Bupati/Walikota, Unsur Forkopimda.
Sumber : Humas DKIPS Provinsi Sulteng.