Asisten I Laporkan Realisasi Semester Pertama Atas Pelaksanaan APBD dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya Pemda Provinsi Sulteng Tahun Anggaran 2021 Pada Rapat Paripurna DPRD.

Asisten I Laporkan Realisasi Semester Pertama Atas Pelaksanaan APBD dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya Pemda Provinsi Sulteng Tahun Anggaran 2021 Pada Rapat Paripurna DPRD.

Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Asisten I Ir. Moh. Faisal Mang, MM didampingi Kepala BPKAD Bahran, SE., MM dan Plt. Asisten II Dr. Rudi Dewanto, SE., MM mengikuti Rapat Paripurna DPRD Dalam Rangka Penyampaian Realisasi Semester Pertama Atas Pelaksanaan APBD dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya Pemerintah Daerah Provinsi Sulteng Tahun Anggaran 2021.

Pertemuan tersebut dilaksanakan secara Virtual di Ruang Video Converence (Vidcon) Kantor Gubernur Sulawesi Tengah. (Jumat, 6/8/21).

Asisten I Ir. Moh. Faisal Mang, MM membacakan sambutan Gubernur Sulawesi Tengah menyampaikan bahwa laporan realisasi semester yang telah diserahkan merupakan salah satu pertanggung jawaban pemerintah daerah atas kinerja pemerintah daerah dalam mengelolah keuangan daerah yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 6 bulan, dan sisanya akan dilaksanakan 6 bulan kedepan. Tutur beliau

Untuk itu, Prognosis 6 bulan kedepan yang dapat di gambarkan pada sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yakni ; Pendapatan kurang lebih sebesar 2 Triliun, Belanja kurang lebih sebesar 2 Triliun, penerimaan pembiayaan kurang lebih sebesar 127 Milyar dan pengeluaran pembiayaan kurang lebih sebesar 65 Milyar. Tambah Asisten 1

Pada kesempatan itu, Asisten 1 juga menyampaikan hal yang berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19 dan kebijakan pemerintah pusat yang di sampaikan oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dalam penyampaian laporan semester I APBN 2021 yakni ; Pertama, agar pemerintah bersama DPRD harus membuat skenario dalam penanganan Covid-19.

Kedua, agar pemerintah dapat menggunakan sisa anggaran tahun 2020, untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Ketiga, perlu membuat proses perencanaan dan pelaksanaan dan monitoring anggaran daerah yang terintergrasi dalam sistem IT sehingga dengan mudah dikontrol langsung agar efektif, efisien dan akuntabilitas.

Keempat, perlunya memperhatikan kebijakan Subsidi Kuota Internet bagi siswa, guru yang melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) khusus untuk daerah 3 T.

Kelima, adanya PPKM, maka pemerintah perlu menganggarkan kebutuhan TNI daj Polri untuk melakukan pengamanan PPKM dan percepatan Vaksinasi di daerah.

Turut Hadir : Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Sekda, Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Biro dan Badan.

Sumber : DKIPS PROVINSI SULTENG.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *