Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Pj. Sekda Provinsi Sulteng H. Mulyono, SE, Ak., MM, membuka kegiatan secara resmi Workshop Kebijakan Pelayanan Publik.
Kegiatan tersebut diselenggarakan diruang Rapat Nagana Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah. Kamis, (21/10/21).
Dalam sambutannya Pj. Sekda mengucapkan banyak terima kasih sekaligus harapan kepada seluruh narasumber dan panitia pelaksana kegiatan. Oleh karena itu, kegiatan ini juga sebagai upaya dan sarana strategis untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan yang prima di daerah, khususnya Provinsi Sulawesi Tengah.
“Sudah saatnya kita menjadi pelopor dalam mewujudkan pelayanan, yang berkualitas, yang prima, cepat, profesional, dan adil bagi masyarakat, serta sejalan dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih.” Ujar Mulyono
Lanjut, Terlebih lagi, kita masih berada di masa pandemi, masyakarat sangat mendambakan pelayanan publik yang cepat dan mudah, dan merasa aman juga bebas dari penularan Covid-19.
Beliau juga menambahkan, berdasarkan hasil paparan kebijakan umum tahun 2021, terkait statistik jumlah laporan terhadap keikutsertaan masyarakat dalam forum
konsultasi publik dan survei kepuasan masyarakat, tercatat bahwa presentase pengumpulan laporan Provinsi Sulawesi Tengah masih berada di kisaran 7 %. sehingga Perovinsi Sulawesi Tengah ditetapkan, masuk pada jajaran wilayah 3 oleh Kementrian PAN-RB.
“Dengan adanya penilaian ini, dapat
menjadi tolak ukur untuk memperbaiki tata kelola pelayanan publik di lingkup Provinsi, Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah, sebagai salah satu ikhtiar kita mewujudkan gerak cepat menuju sulawesi tengah yang lebih maju dan sejahtera.” Harap Pj. Sekda pada pertemuan tersebut.
Sumber : Humas DKIPS Provinsi Sulteng.