Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Karo Organisasi Andi Kamal Bersama Kabid Perencanaan Ekonomi Dr. Irwan, S.Pd., M.Si dan Kabag Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi Lindayani, SH., MAP mengikuti Kick Off Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI) Tahun 2021.
Pertemuan tersebut dilaksanakan secara Virtual di Ruang Video Converence (Vidcon) Kantor Gubernur Sulawesi Tengah. (Rabu, 18/8/21).
Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Pengawasan Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si dalam Arahya menambahkan bahwa tujuan evaluasi ini adalah menilai dan memberikan perbaikan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Zona Integritas. Ucapnya
Beliau juga menambahkan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten/Kota masih rendah yaitu, sebanyak 76% Kabupaten/Kota memiliki indeks di bawah B (Baik). dan pada tahun 2020, Total 109 Pemerintah Daerah belum melaporkan hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasinya kepada Kementerian PANRB.
Fokus Evaluasi Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Zona Integritas yakni ; Pertama, APBN/APBD efektif digunakan untuk program/kegiatan yang berdampak pada sasaran prioritas saat ini, seperti pemulihan ekonomi dan kesehatan.
Kedua, Mengganti program/kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Ketiga, upaya penyederhanaan/perampingan struktur telah dilakukan dan memastikan bahwa struktur yang telah sesuai kebutuhan serta tantangan organisasi di masa mendatang.
Keempat, Pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional, penyesuaian penjabaran ( Cascading ) kinerja dari tingkat pimpjnan hingga individu, penyesuaian mekanisme kerja dan proses bisnis.
Kelima, pelayanan tetap prima, mudah, cepat, tepat dan tersampaikan , adaptif di segala kondisi, termasuk kondisi Pandemi.
Keenam, Menekan potensi integritas seperti ; froud dan KKN melalui dukungan Three Line Of Defense pada instansi pemerintah dan pelibatan aktif masyarakat dalam mengontrol penyelenggaraan pemerintah.
Ketujuh, seluruh ASN tetap produktif melalui penyesuaian mekanisme kerja dan akuntabel.
“Keberhasilan Reformasi Birokrasi, SAKIP dan Zona Integritas bukan hanya pada Kementerian PANRB tetapi, Keberhasilan Evaluasi akan sangat bermanfaat untuk evaluasi terhadap semua pihak terkait sehingga mendukung Reformasi Birokrasi yang merupakan bagian dari upaya kita memastikan bahwa reformasi dapat berjalan dengan baik, dengan bekerja sama , berkolaborasi agar RB sukses sehingga kita dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia”. Jelas Erwan Agus Purwanto diakhir Arahnya.
Turut hadir : Sekjen Lembaga Negara, Sekjen Kementrian, Sekjen Lembaga Pemerintah Non Kementrian, Asisten Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran Polri, Asisten Bidang Perencanaan Umum Mabes TNI, Sekda Provinsi, Kabupaten/Kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Madya, dan Utama Lingkup Kementrian PANRB.
SUMBER : DKIPS PROVINSI SULTENG.