?> Gubernur Dukung Reforma Agraria di Sulteng
Rabu, 19 Desember 2018

Gubernur Dukung Reforma Agraria di Sulteng

  • PDF

rasulteng.jpg

Reforma Agraria merupakan salah satu cita-cita Pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam Nawacita dan telah menjadi program prioritas nasional sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 -2019.

 Gubernur Sulteng Drs.H. Longki Djanggola.M.Si mengatakan,Atr / Bpn Sebagai Lembaga Pemerintah Yang Ditugaskan Dalam Bidang Pertanahan, Harus Bekerja Keras Bahu Membahu Dengan Instansi Pemerintah Lainnya, Baik Pusat Maupun Daerah, Agar Amanat Uud Tahun 1945 "Tanah Untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat" Dapat Segera Terwujud,

Untuk Mewujudkan Amanat Uud 1945 Tersebut, Gubernur mengatakan, Atr / Bpn Menetapkan Program-Program Strategis, Antara Lain Redistribusi Tanah, Sebagaimana Diatur Dalam Tap Mpr Nomor Ix / Mpr / 2001 Tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Oleh Karena Itu, Sebagai Organisasi Perangkat Daerah Provinsi, Gubernur Menyambut Program Tersebut Dengan Baik Dan Memberikan Dukungan Penuh, Dengan Demikian Pemprov Melalui Gubernur telah Menindak-Lanjuti Dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 590/117/Kanwil.Bpn.G.St/2018 Tanggal 21 Maret 2018, Tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018. terang Gubernur Longki dalam sambutan Terlulisnya yang dibacakan langsung oleh Sekprov Sulteng Drs.H. Hidayat M.S.i saat membuka Rakor Pelaksanaan Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Best Western Hotel Palu Senin Sore, 07 Mei 2018.

Lebih lanjut Gubernur berharap, Dalam Pelaksanaan Reforma Agraria Tersebut, Harus Ditangani Seoptimal Mungkin Oleh Segenap Jajaran Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional , Baik Di Pusat Maupun Daerah, Dan Juga Diperlukan Keterlibatan Seluruh Stakeholder Secara Optimal, Dalam Rangka Mendukung Tercapainya Tujuan Reforma Agraria, Yaitu “Terselenggaranya Aset Reform Disertai Akses Reform, Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Sulawesi Tengah, Dan Penguasaan Pemilikan Tanah Yang Berkeadilan”.Harap Gubernur

selain itu lanjut Gubernur, Untuk Kelancaran Pelaksanaan Reforma Agraria, Perlu Dibentuk Gugus Tugas Reforma Agraria Di Instansi. Gugus Tugas Ini Terdiri Dari Unsur-Unsur Teknis Yang Yang Ada Di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Opd Provinsi, Opd Kabupaten / Kota Dan Unit Kerja Di Daerah Kementerian / Lembaga Pusat Terkait, Yang Tujuannya Melaksanakan Penyiapan Data Dan Lokasi, Serta Fasilitasi Pemberian Aset Reform, Sehingga Dengan Hal Itu, Maka Dibutuhkan Suatu Kerjasama Yang Baik Antar Stakeholder Di Daerah.

Pada Kesempatan yang sama melalui sambutan tertulisnya Gubernur Mengingatkan kepada seluruh peserta rakor, Agar Segera Menyelesaikan Tugas-Tugas Yang Terkait Dengan Reforma Agraria Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017, Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, Dan Ditindak-Lanjuti Dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 522/518:/Dis.Hut/G.St/2017 Tanggal 30 Oktober 2017, Tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tengah.

Selanjutnya, Kepada Seluruh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Gubernur meminta, Untuk Berkoordinasi Dengan Jajaran Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, Dan Mengalokasikan Anggaran Untuk Akses Reform Berupa Pemberdayaan Masyarakat Pada Lokasi Kegiatan Reforma Agraria Di Sulawesi Tengah.Tutupnya.

Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Reforma Agraria Provinsi Sulawesi Tengah yang mengangkat Tema "Reforma Agraria untuk masyarakat Sulawesi Tengah yang lebih sejatera dan berkeadilan". ini di hadiri Peserta Rakor dengan jumlah 88 orang yang terdiri dari; Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah, Asisten Perekonomian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Para Kepala OPD Provinsi Sulawesi Tengah sejumlah 15 Orang, Kabag TU, para Kepala Bidang Kanwil BPN Prov. Sulteng dan Para Kabid OPD Prov. Sulteng sejumlah 19 Orang Para Kepala Kantor Pertanahan Kab/Kota sejumlah 13 Orang Para Kepala Seksi Kanwil BPN Prop. Sulteng dan Para Kepala Seksi OPD Provinsi Sulawesi Tengah sejumlah 37 orang. Selain itu nampak hadir pada kegiatan ini Ir Arif Pasha MM Direktur Landre Form Kemen ATR/BPN dan DR.H.Moh.Ikhsan,SH Dirjen Penataan Agraria.{jcomments on}

Terakhir Diperbaharui pada Rabu, 09 May 2018 08:21

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday556
mod_vvisit_counterYesterday5211
mod_vvisit_counterThis week16700
mod_vvisit_counterLast week38743
mod_vvisit_counterThis month109100
mod_vvisit_counterLast month138128
mod_vvisit_counterAll days13900883

We have: 96 guests, 1 bots online
Your IP: 18.205.19.203
 , 
Today: Des 19, 2018
Pagerank Checker

Contact Us

Anda dapat menghubungi kami :

:

Jln. Samratulangi No. 101 Palu                 Sulawesi Tengah, Indonesia

: 0451 - 451311
:
info@sultengprov.go.id