?> Kabupaten Banggai Terima Penghargaan Penataan dan Pengelolaan Daerah Pada Hari Otda 2018
Rabu, 26 September 2018

Kabupaten Banggai Terima Penghargaan Penataan dan Pengelolaan Daerah Pada Hari Otda 2018

  • PDF
upacaraHariOTDA.jpg

Menapaki usia ke 22 tahun otonomi daerah dan menyongsong Dirgahayu HUT ke-73 kemerdekaan Republik Indonesia ini, segenap rakyat Indonesia yang terbesar dari sabang sampai merauke, dari miangas hingga pulau rote, tiada kenal lelah terus bekerja keras dan bekerja cerdas untuk memastikan bangsa besar ini terus berlari menjemput impiannya menjadi salah satu bangsa maju di dunia. Dengan rasa percaya diri, bangsa berpenduduk 261 juta jiwa lebih yang terdiri dari ratusan suku dan mendiami ribuan pulau ini terus terpadu, bahu membahu meraih kemajuan, mengejar ketertinggalan dan mewujutkan kejayaan.

 Perjalanan usia 22 tahun, adalah usia dimana kedewasaan bersemai. Begitu juga dengan perjalanan otonomi daerah kita saat ini yang sudah begitu banyak menyemai manfaat dan kebaikan bagi seluruh rakyat. Bangsa kita semakin dewasa menyadari, bahwa cara utama yang paling efektif mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah melalui penyelengaraan otonomi daerah yang bersih dan demokratis. Itulah kenapa tema peringatan hari otonomi daerah ke-22 tahun 2018 ini, adalah “Mewujudkan nawa cita melalui penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih dan demokratis.

Penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih dan demokratis artinya bukan hanya mengharuskan daerah-daerah menjalankan kewenangan otonomi daerah berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga harus menjadikan transparansi dan partisipasi publik sebagai dasar dan tolak ukur utama dalam setiap pengambilan kebijakan sehingga apapun kebijakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih dan demokratis juga bermakna bahwa pelaksanaan implementasi otonomi daerah didasarkan atas aspek kelembagaan, bukan atas kehendak seseorang atau kelompok tertentu sehinga dalam setiap derap penyelenggaraannya, otonomi daerah taat kepada prinsip bahwa semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di mata hukum.
Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo dalam sambutannya yang dibacakan Gubernur Sulawesi Tengah, Drs. H. Longki Djanggola, M.Si pada Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke-XXII Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018, bertempat di Halaman Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu, 25 April 2018
Mewujudkan nawacita sama artinya dengan mewujudkan kesejahteraan rakyat di setiap jengkal tanah air kita. Mewujudkan kesejahteraan akan menjadi sebuah keniscayaan jika otonomi daerah diselenggarakan secara akuntabel, transparan, berkepastian hukum, dan partisipatif.
Penyelenggaraan otonomi daerah yang diarahkan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi, dan terpercaya menjadi syarat utama terwujudnya tujuan utama otonomi daerah yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan daya saing, kreatifitas, serta inovasi yang mengandalkan kekhasan daerah. Namun, jika prinsip-primsip ini diabaikan, maka penyelenggaraan otonomi daerah tidak akan pernah sampai pada tujuannya.
Selain itu, penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih merupakan bagian yang sangat penting dari sebuah proses demokrasi. Karena hal ini menjadi syarat mutlak bagi pembangunan yang menyeluruh dan berimbang.
Untuk memastikan penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih dan demokratis, pemerintah telah, sedang dan terus melakukan berbagai terobosan. Salah satunya menerbitkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan ini memperjelas mekanisme koordinasi antara aparat pengawasan intern pemerintahan (apip) dengan aparat penegak hukum sehingga dalam menangani pengaduan masyarakat akan dipelajari bersama apakah mengarah pada indikasi korupsi atau kesalahan administrasi agar diskresi administrasi tidak menimbulkan pidana.
Terkait inovasi yang merupakan katalisator peningkatan daya saing dan kemajuan perekonomian daerah, pemerintah juga telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah.
Pemerintah sepenuhnya menyadari, inovasi derah di satu sisi merupakan peluang bagi daerah untuk beraktivitas dan berkarya melahirkan ide dan gagasan dalam rangka menciptakan terobosan baru untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintahan daerah,  namun di sisi lain, inovasi daerah dapat pula berpotensi menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang.
Oleh karena itulah, dalam peraturan pemerintah ini, diatur batasan tegas mengenai hal tersebut, yaitu dengan pengaturan secara rinci dan jelas mengenai prinsip, kriteria, dan mekanisme inovasi daerah sebagai suatu kebijakan daerah. Hal tersebut sangat penting untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang.
 “Pada kesempatan ini, saya ingin menegaskan kepada semua kepala daerah dan perangkat daerah, jangan takut untuk berinovasi. Sudah ada jaminan perlindungan hukum, bahwa inovasi tak bisa dipidanakan. Inovasi di daerah ini bukan hanya mampu menjadi solusi berbagai persoalan di daerah, meningkatkan datya saing daerah, serta gerbang menuju kesejahteraan, tetapi juga menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing bangsa kita di dunia. Selama inovasi daerah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan, pemerintah dan saya selaku menteri dalam negeri menjadi yang terdepan melindungi semua kebijakan inovasi di daerah, jelas Gubernur.
Menurut Gubernur,tidak bisa dipungkiri, selama 22 tahun implementasi otonomi daerah, sudah begitu banyak hal positif yang dirasakan rakyat Indonesia, antara lain pembangunan sarana dan prasarana semakin menggeliat sesuai potensi daerah dengan tingkat akurasi yang tinggi serta mengakomodir keinginan masyarakat. Otonomi daerah telah mendorong adanya proses pengambilan keputusan publik yang lebih partisipatif juga demokratis lewat pemilihan kepala daerah.
Buah positif lainnya dari otonomi daerah yang kita rasakan bersama adalah munculnya pemerintahan yang lebih responsif akan kebutuhan masyarakat setempat. Peran aktif masyarakat dalam memberikan kontrol sosial juga turut terdorong sehingga tercipta pemerintahan yang libih transparan dan akuntabel. Selain itu, banyak bermunculan inovasi-inovasi yang dilakukan daerah dalam upaya membangun dan mensejahterakan masyarakatnya.
Untuk itu, menjadi tantangan besar bersama yaitu bagaimana menyebarkan sebanyak mungkin buah positif otonomi daerah ke penjuru tanah air terutama, saudarasaudara kita yang berada di pulau-pulau terpencil, terluar dan daerah perbatasan atau mereka yang mendiami halaman depan republik ini.
Namun dari semua yang telah dicapai, tentunya masih banyak kerja-kerja yang harus kita tuntaskan. Untuk itu pada kesempatan ini saya menekankan tiga hal yang menjadi perhatian bersama yaitu:
Pertama : integritas dan etika profesionalisme bagi para pemimpin dan penyelenggara pemerintahan daerah dalam implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah merupakan hal yang harus dikedepankan. Oleh karena itu, saya tidak pernah berhenti mengajak dan menekankan kepada seluruh jajaran pemerintahan daerah sebagai pelaku pembangunan, untuk senantiasa mengedepankan nilai dasar revolusi mental yaitu integritas, etos kerja dan gotong royong.
Kedua: menjadi perhatian dan komitmen kita bersama yaitu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Untuk itu reformasi birokrasi agar terus dilakukan baik dibidang kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang menjadi kunci keberhasilan dalam implementasi kebijakan otonomi daerah masih perlu  ditingkatkan.
Ketiga: upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing perekonomian daerah harus terus menjadi prioritas utama kebijakan di semua level pemerintah daerah.
Menurut Gubernur, pada tahun 2018 ada dua peristiwa besar dan penting yang akan dilaksanakan. Pertama, bagian agenda politik nasional yaitu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018 pada 27 juni 2018 di 171 daerah yang terdiri dari 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota.
Untuk itu, kepada seluruh aparatur sipil negara, saya ingatkan, untuk menjaga netralitas selama pilkada mendatang berlansung. Pemerintah tidak akan sungkan memberi sanksi tegas jika ada aparatur sipil negara yang coba-coba menjadi tim sukses calon kepala daerah, juru kampanye, memberikan bantuan fasilitas untuk kampanye atau bentuk tindakan tidak netral lainya.
Kepada para calon kepala daerah beserta pendukungnya, jadikanlah pilkada ini kontestasi ide dan gagasan, bukan ajang saling serang dan hujat. Perbedaan selama pilkada adalah penguat bukan jadi alat pemecah belah.
Peristiwa penting yang kedua adalah gelaran asian games ke-18 pada 18 agustus 2018 hingga 2 September 2018 yang berlansung di Jakarta dan Palembang, serta beberapa tempat sebagai tuan rumah pendukung seperti Lampung, Jawa Barat, dan Banten. Sepanjang asian games, mata seluruh asia bahkan dunia akan berpaling ke Indonesia. Untuk itu, pemerintah mohon doa dan dukungan seluruh rakyat indonesia agar iven besar ini berlangsung lancar dan sukses.
Dalam rangka peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXII, gubernur memberikan penghargaan kepada dua kabupaten dan khusus kota palu diberikan piagam penghargaan sebagai peringkat ke-III atas prestasi tingkat kabupaten/kota dengan kinerja sangat tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2016, yang diterima secara langsung Walikota Palu, Drs. Hidayat, M.Si
Selanjutnya, piagam penghargaan sebagai peringkat ke-II kepada Kabupaten Banggai atas prestasi tingkat kabupaten/kota dengan kinerja sangat tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2016, yang diterima secara langsung Wakil Bupati Banggai, H. Mustar Labolo
Dan piagam penghargaan sebagai peringkat pertama kepada Kabupaten Sigi atas prestasi tingkat kabupaten/kota dengan kinerja sangat tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2016, yang diterima secara langsung Bupati Sigi, Muh. Irwan Lapatta. S.Sos, M.Si
Pada kesempatan itu, Kabupaten Banggai juga terpilih sebagai daerah terbaik tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017, atas prestasinya dalam penataan dan pengelolaan peringkat daerah. Yang juga diterima Wakil Bupati Banggai, H. Mustar Labolo.
Hadir pada kesempatan itu, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Prof. Em. Aminuddin, Ponulele, M. Si, Walikota Palu, Drs. Hidayat, M.Si, Bupati Sigi, Muh. Irwan Lapatta, S.Sos, M.Si, Wakil Bupati Banggai H. Mustar Labolo, Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Asisten dan Staf Ahli Gubernur, Kepala Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
 
Terakhir Diperbaharui pada Rabu, 25 April 2018 07:18

Comments  

 
0 #1 ndfcruite 2018-05-04 22:47
payday loans in wasilla ak https://creditrepairlabs.com/ payday loans to paypal account usa payday advance: https://creditrepairlabs.com/#
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2178
mod_vvisit_counterYesterday11923
mod_vvisit_counterThis week41320
mod_vvisit_counterLast week75901
mod_vvisit_counterThis month249913
mod_vvisit_counterLast month161223
mod_vvisit_counterAll days13383493

We have: 156 guests, 9 bots online
Your IP: 54.166.203.17
 , 
Today: Sep 26, 2018
Pagerank Checker

Contact Us

Anda dapat menghubungi kami :

:

Jln. Samratulangi No. 101 Palu                 Sulawesi Tengah, Indonesia

: 0451 - 451311
:
info@sultengprov.go.id