?> Kemitraan Eksekutif Dan Legislatif Tunjang Pembangunan Daerah
Minggu, 23 September 2018

Kemitraan Eksekutif Dan Legislatif Tunjang Pembangunan Daerah

  • PDF
ekslgiss.jpg

Palu, pemerintah provinsi Sulawesi Tengah yang diampu Biro Administrasi Otonomi Daerah menggelar workshop kolaborasi strategis eksekutif dan legislatif dalam membangun keunggulan daerah pada Selasa (8/5/2018) di hotel Sutan Raja.

 Gubernur diwakili sekretaris daerah provinsi Drs. H Mohamad Hidayat Lamakarate, M Si menyatakan apresiasinya atas terlaksananya kegiatan tersebut, dalam rangka mendorong peningkatan kolaborasi antara eksekutif (Pemprov) dan legislatif (DPRD). 

Kolaborasi tersebut menurutnya adalah demi pembangunan dan peningkatan keunggulan daerah yang dilakukan secara berkelanjutan. Usaha tersebut sejalan dengan visi pemerintah provinsi Sulawesi Tengah yakni, “Sulawesi Tengah Yang Maju, Mandiri Dan Berdaya Saing”.
Sekda Hidayat menambahkan, pada hakikatnya  eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang sama, karena mereka yang duduk di kursi eksekutif maupun legislatif sama-sama dipilih oleh rakyat melalui proses yang demokratis. Dimana keduanya mengabdi guna kesejahteraan rakyat. 
“Meskipun fungsi berbeda, DPRD sebagai regulator, budgeting, dan controling dan kepala daerah melaksanakan sebagai pelaksana perda dan kebijakan daerah. Eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang sama sebagai “Mitra Sejajar” dalam penyelenggaran pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan”, terangnya. 
Akhirnya forum tersebut diharapkan untuk  dapat meningkatkan hubungan kerjasama dan melahirkan pokok-pokok pikiran strategis yang dapat menghantarkan Sulawesi Tengah yang maju, mandiri dan berdaya saing. Sehingga kesejahteraan rakyat dapat terwujud. Dan yang menjadi penting adalah, dapat menjawab tantangan hari ini dan esok. Sehingga potensi daerah tidak hanya bisa dinikmati hari ini saja, melainkan tetap sejahtera di masa mendatang. 
Sejalan dengan yang disampaikan sebelumnya, kepala biro otonomi daerah Dra. Novalina, MM mengatakan bahwa kemitraan eksekutif dan legislatif menjadi sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi serta dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan untuk kepentingan rakyat. 
Hal ini sambungnya, seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dimana penyelenggaran pemerintah daerah dibantu oleh perangkat daerah. Hal ini memberikan pemahaman bahwa DPRD dan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah diberi amanah oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan diberikan ruang yang seluas-luasnya menurut asas otonomi dan pembantuan. 

Acara itu melibatkan unsur DPRD provinsi, kabupaten/kota, Sekda provinsi, kabupaten/kota, Asisten pemerintahan bidang hukum dan politik serta juga dari unsur organisasi perangkat daerah. Dan dipandu oleh Ryan Herviansyah Utama, SE., M Si., CHRP dan Asep Chaerollah, AT., MM., CHRP., CRM dari Sekretariat Dewan Integritas Nasional.

Terakhir Diperbaharui pada Rabu, 09 May 2018 08:33

Add comment


Security code
Refresh

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday275
mod_vvisit_counterYesterday13155
mod_vvisit_counterThis week275
mod_vvisit_counterLast week75901
mod_vvisit_counterThis month208868
mod_vvisit_counterLast month161223
mod_vvisit_counterAll days13342448

We have: 128 guests, 11 bots online
Your IP: 54.198.23.251
 , 
Today: Sep 23, 2018
Pagerank Checker

Contact Us

Anda dapat menghubungi kami :

:

Jln. Samratulangi No. 101 Palu                 Sulawesi Tengah, Indonesia

: 0451 - 451311
:
info@sultengprov.go.id