?> Pengelolaan Keuangan Negara Harus Berpedoman Pada SPIP
Kamis, 18 Januari 2018

Pengelolaan Keuangan Negara Harus Berpedoman Pada SPIP

  • PDF

BIMTEKpenilaianOPD.jpg

Sesuai peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 pasal 2 ayat (1), yang menyatakan, bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan,dan akuntabel,Menteri/PimpinanLembaga, Gubernur, Bupati/ Walikota termasuk kepala (unit kerja) wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiata npemerintahan. Pengendalian yang dimaksudkan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada peraturan pemerintah tersebut.

 

SPIP, memberi keyakinan yang memadaidalammencapaitujuan pengelolaankeuangan tersebut. Sistem ini dikenal sebagai sistem pengendalian intern, yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dankepatutan, serta mempertimbangkan ukuran,kompleksitas,dansifatdaritugasdanfungsiinstansipemerintahtersebut.Maka yang paling mengetahui pengendalian yang diperlukan dan sesuai, adalah masing-masing instansi pemerintahan tersebut.

Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun2015-2019,telahdicanangkan penetapantargetindikatorpembangunan aparatur negara, dan pengarusutamaantatakelola pemerintahan yang baik,salah satunya, adalahimplementasipenyelenggaraan SPIP berupa tingkat maturitas SPIP berada pada level 3.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Sulawesi Tengah dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Administrasi Umum, Mulyono, SE, Ak, MM saat membukan BimbinganTeknisPenilaianRisikountukOPDProvinsiSulawesi Tengah, Senin, 16 Oktober 2017.

Menurut Gubernur, semua pemerintah daerah se-Sulawesi Tengah, masih berada pada level1,artinya, implementasi SPIP berupa “rintisan”, yaitu ada praktik pengendalian intern, namun pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat ad-hoc dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan, sehingga kelemahan tidak di-identifikasi, Salah satu yang masih belum ada point nilainya sama sekali, adalah unsur penilaian risiko, maka dari itu, pada saat ini kita lakukan bimbingan teknis penilaian risiko.

“Olehnya itu, saya harapkan, semua jajaran OPD mampu meningkatkan maturitas SPIP, dan tanggungjawab yang kita laksanakan dengan cara, antara lain, melakukan pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel, serta menerapkan SPIP secara terintegrasi dengan seluruh program / kegiatan yang kita laksanakan,” Sebut Gubernur.

Terakhir Diperbaharui pada Selasa, 17 Oktober 2017 23:59

Add comment


Security code
Refresh