?> Ombudsman Sulteng Dorong Penyelenggara Publik Miliki UP3
Selasa, 28 Maret 2017

Ombudsman Sulteng Dorong Penyelenggara Publik Miliki UP3

  • PDF

sosSP4N_2.jpg

Sosialisasi pentingnya pengelolaan pengaduan dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di Sulawesi Tengah dibuka resmi oleh Gubernur, diwakili Asisten Pemerintahan Moh. Arif Latjuba, SE, M.Si, Kamis(1/12), di Hotel Mercure.

Dalam pengantar sosialisasi oleh Kepala Ombudsman Perwakilan Sulawesi Tengah Sofyan Farid Lembah, kegiatan sosialisasi sudah berjalan selama 2 tahun terakhir baik di provinsi maupun kabupaten/kota se Sulteng.

Kota Palu yang saat ini jadi pilot project UP3 (Unit Pelayanan Pengelolaan Pengaduan) di Sulteng lanjut Sofyan telah berjalan sesuai harapan bahkan menuai pujian dari Bappenas. Belajar dari keberhasilan tersebut, Ia ingin menularkannya ke kabupaten lain yang baru membentuk UP3 nya.

Ia menambahkan, kualitas layanan oleh penyelenggara publik dikategorikan memuaskan bila memenuhi 14 standar pelayanan publik. Dalam kurun waktu 2013-2015, berdasarkan survey kepatuhan Ombudsman, Sofyan menyebutkan beberapa contoh penyelenggara publik di Sulteng yang masuk zona hijau atau memuaskan, seperti RS Madani, RS Anutapura, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Balai Karantina Pertanian Palu, Polres Palu dan Polres Donggala sedang lainnya masih bervariasi, ada di zona kuning maupun merah.

“Tahun 2017, sosialisasi akan dilanjutkan di SKPD untuk mempercepat pembentukkan UP3,” tandas Sofyan.

Oleh karena itu, Gubernur Longki Djanggola melalui asisten pemerintahan memandang penting sosialisasi SP4N sebagai upaya menjamin terwujudnya pelayanan publik berkualitas. "Saya pandang penting sebagai forum mendiseminasikan informasi, regulasi dan isu-isu strategis yang terkait dengan pengelolaan pengaduan dan SP4N di provinsi sulawesi tengah," kata Asisten Arif Latjuba melanjutkan arahan gubernur.

Lebih lanjut, diutarakan gubernur bahwa dalam RPJMN 2015-2019, Ombudsman RI diamanatkan untuk meningkatkan jumlah penyelenggara negara yang memiliki UP3 dan terintegrasi dengan SP4N. “Hal ini dimaksud untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik yang berkualitas, wajar dan adil,” tambahnya lewat asisten.

Dengan sosialisasi tersebut, gubernur berharap 3 hal yakni tersosialisasinya mekanisme pengaduan pelayanan publik, terintegrasinya pengelolaan pengaduan pelayanan publik dengan sistem nasional dan meningkatnya peran aktif masyarakat dalam mengawasi pelayanan publik.

“Dengan tereksposenya hal-hal tersebut, saya harap memunculkan umpan balik dari peserta sekalian dalam mengelola pengaduan dan SP4N yang juga berkaitan dengan perkembangan situasi UP3 di kabupaten dan kota, “ tandas asisten melanjutkan penegasan Gubernur Longki Djanggola.

Setelah pembukaan, sosialisasi dilanjutkan pemaparan materi secara panel oleh narasumber Karo Administrasi Pembangunan dan SDA Ir. Yanmart Nainggolan, CES tentang implementasi e-Gov melalui procurement dan pemerhati sosial Tasrif Siara tentang peran masyarakat sebagai pengawas penyelenggaraan pelayanan publik. (Berita Foto : Harold Humasprov)

Terakhir Diperbaharui pada Kamis, 01 Desember 2016 18:26

Add comment


Security code
Refresh

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday6093
mod_vvisit_counterYesterday12878
mod_vvisit_counterThis week44037
mod_vvisit_counterLast week64772
mod_vvisit_counterThis month289898
mod_vvisit_counterLast month472913
mod_vvisit_counterAll days8740288

We have: 101 guests, 6 bots online
Your IP: 54.204.252.37
 , 
Today: Mar 28, 2017
Pagerank Checker

Contact Us

Anda dapat menghubungi kami :

:

Jln. Samratulangi No. 101 Palu                 Sulawesi Tengah, Indonesia

: 0451 - 451311
:
info@sultengprov.go.id