?> Perlu Pertimbangan Matang Membentuk DOB
Senin, 24 Juli 2017

Perlu Pertimbangan Matang Membentuk DOB

  • PDF

SOS_1.jpg

Biro Administrasi Otonomi Daerah melaksanakan Sosialisasi Penataan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bertempat di Pogombo, Kantor Gubernur, Rabu (23/11). Acara dibuka Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan HAM, Drs. Moh. Nizam, SH, M.Si.

Pemateri sosialisasi yakni Direktur Penataan Daerah dan Otonomi Khusus Kementerian Dalam Negeri Drs. Safrizal, ZA, M.Si dan Karo Otda Drs. Moh. Nadir. Jumlah peserta sosialisasi lebih kurang 30 orang terdiri dari tokoh tim deklarator DOB (Daerah Otonomi Baru), tokoh masyarakat, dan SKPD kabupaten kota yang membidangi administrasi pemerintahan, penganggaran, perencanaan wilayah, personalia, hukum dll.

Terkait masalah pemekaran wilayah, UU tersebut sangat mengakomodirnya bahkan ada perbedaan mendasar perihal pembentukan DOB pada UU sebelumnya dengan UU saat ini yaitu, UU No. 23 Tahun 2014 yang mensyaratkan adanya daerah persiapan selama 3 tahun. “Daerah persiapan ini diusulkan setelah mendapat persetujuan dari bupati/walikota bersama dengan DPRD dan mendapat persetujuan dari gubernur bersama DPRD provinsi diusulkan ke presiden melalui menteri dalam negeri RI untuk mendapat rekomendasi,” jelas staf ahli meneruskan arahan Gubernur Longki Djanggola.

Pemprov Sulteng hingga saat ini terus merespon aspirasi masyarakat yang menginginkan pembentukan DOB, antara lain : 1 provinsi yaitu Sulawesi Timur, 9 kabupaten yaitu Tomini Raya, Moutong, Tampolore, Donggala Utara, Pantai Barat, Kepulauan Togean, Batui-Toili, Tompotika dan Dompul, 2 kota yaitu Kota Poso dan Luwuk, perubahan status dari kabupaten menjadi kota yakni Kab Donggala menjadi kota Donggala dan pemindahan ibukota kabupaten yaitu ibukota Kab poso dipindah ke Tentena dan kab Banggai dipindah ke Balantak. Dari sekian aspirasi tersebut lanjut staf ahli baru dua yang dinyatakan memenuhi syarat administratif.

“Pemekaran Provinsi Sulawesi Tengah dengan pembentukan calon Provinsi Sulawesi Timur dan pemekaran Kabupaten Parigi Moutong dengan pembentukan calon kabupaten Moutong dan calon kabupaten Tomini Raya, masuk dalam 22 RUU pembentukan DOB,” jelasnya menyebutkan dua DOB yang dikabulkan.

Berdasarkan data Kemendagri, hingga September 2016, ada sebanyak 222 calon DOB yang masuk namun 88 diantaranya mengalami penundaan. “Pembentukan DOB sampai saat ini masih terlilit berbagai masalah, seperti masih banyak batas wilayah desa, kelurahan, kecamatan dan kota yang belum diselesaikan dengan baik,” kata staf ahli Nizam, menjelaskan penundaan tersebut.

Terkait itu, Gubernur melalui staf ahli mengusulkan kepada narasumber kemendagri supaya seleksi pemekaran daerah diperketat dengan mempertimbangkan secara seksama sejumlah aspek baik regulasi, kondisi sosial politik, fiskal dan ekonomi nasional.

“(pembentukan DOB) perlu pertimbangan yang matang, jangan hanya karena kepentingan sesaat akhirnya nanti dalam proses tersandung dengan bermacam-macam kendala dan masalah baru,” pungkasnya.

Setelah dibuka, acara dilanjutkan paparan Direktur Penataan Daerah dan Otonomi Khusus Safrizal berjudul “Penataan Daerah Dalam Perspektif UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah” dan paparan kedua oleh Karo Otda berjudul “Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Daerah di Sulteng” (Berita Foto : Harold Humasprov)

Terakhir Diperbaharui pada Rabu, 23 November 2016 19:39

Add comment


Security code
Refresh

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2459
mod_vvisit_counterYesterday9128
mod_vvisit_counterThis week11587
mod_vvisit_counterLast week80625
mod_vvisit_counterThis month233441
mod_vvisit_counterLast month380204
mod_vvisit_counterAll days9910117

We have: 176 guests, 37 bots online
Your IP: 54.162.220.219
 , 
Today: Jul 24, 2017
Pagerank Checker

Contact Us

Anda dapat menghubungi kami :

:

Jln. Samratulangi No. 101 Palu                 Sulawesi Tengah, Indonesia

: 0451 - 451311
:
info@sultengprov.go.id