?> Cegah Korupsi Dengan Keterbukaan Informasi
Minggu, 23 September 2018

Cegah Korupsi Dengan Keterbukaan Informasi

  • PDF

sosppidparigi.jpg

Gubernur Sulawesi Tengah Drs.H.Longki Djanggola.M.Si yang diwakili Pjs Bupati Parigi Moutong Drs.Moh Nadir membuka sosialisasi tugas & fungsi pejabat pengelola informasi & dokumentasi (ppid) utama dan ppid pembantu di lingkungan pemerintah kabupaten parigi moutong.

 pembukaan sosialisasi yang diselenggarakan oleh biro humas dan protokol setda provinsi sulawesi tengah di ruang pertemuan lantai 2, kamis (20/4/2018) ini, diawali dengan menyanyikan lagu indonesia raya. gubernur sulteng dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh pjs bupati mengatakan, untuk mewujudkan penyelenggaraanpemerintahan yang lebih baik, terbuka dan akuntabel, harus di dukung oleh tersedianya informasi yang dapatdipertanggung-jawabkan, serta didukung dokumentasi yang lengkap,akurat dan faktual, karena keterbukaan informasi publik, telah menjadi sarana dalammengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam prosespenyelenggaraan pemerintahan.jelas gubernur.

lebih lanjut gubernur menjelaskan kita pasti sudah memahami tentang informasi, dimana informasi mengandung nilai,makna dan pesan, baik berupa data, fakta maupun penjelasannya yang disajikan dalam berbagai format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.sedangkan dokumentasi,adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan pencatatan dokumenuntuk bahan informasi kepada publikoleh karena itu, keberadaan pengelola layanan ppid dilingkungan organisasi perangkat daerah sangat penting artinya, sebagai perwujudan layanan ppid kepada masyarakat dan layanan informasi penyelenggaraan pemerintahan saat ini, sebab dengan keterbukaan informasi publik, paling tidak dapat mencegah tindak pidana korupsi, namun perlu juga diketahui, bahwa dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 35 tahun 2010tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintahan daerah, disebutkan bahwa, selain informasi publik yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi, juga ada informasi publik yang tertutup, yang disebut dengan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan pemerintahan daerah baik provinsi, kabupaten dan kota, dan informasi publik yang dikecualikan, ini bersifat ketat dan terbatas serta bersifat rahasia, sehingga pemerintahan daerah berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti informasi yang dapat membahayakan negara; informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan informasi yang belum dikuasai atau belum didokumentasikan jelasnya. namun terkait hal ini gubernur menekankan kepada seluruh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (ppid), harus paham dan bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi publik di lingkungan pemerintahan daerah, yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dapat diakses dengan mudah.imbuhnya.

selain itu terkait sosialisasi ini menurut kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sulawesi Tengah Drs. Moh Haris saat memberi arahan kepada peserta sosialisasi mengatakan, hasil evaluasi tiga tahun berturut-turut, kabupaten parigi lah yang paling rendah penilaian kinerja ppidnya diantara 13 kabupaten lainnya. dengan alasan inilah mengapa sosialisasi ini di lakukan di kabupaten parigi, dengan tujuan untuk memotivasi ataupun mendorong ppid atau ppidp agar berjalan sesuai dengan amanat uu no 14 tahun 2008. terkait rendahnya penilaian kinerja ppid kabupaten parimo, orang momor satu di biro humas & protokol pemprov sulteng ini mengungkapkan kemungkinan hal ini terjadi salah satu indokatornya ialah kurang income atau pemahaman mengenai ppid.jelasnya

selain itu kabag pengumpulan & penjaringan informasi sekaligus ketua panitia, drs.rustam aripudin s.ag menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini menggandeng komisi informasi sulteng selaku salah satu narasumber irfan denny pontoh.s.sos yang juga ketua komisi informasi sulteng selain itu kegiatan ini hadiri oleh seluruh ppid & ppidp di lingkungan pemerintah kabupaten parigi moutong dengan jumlah peserta 100 orang,nampak hadir juga pada kegiatan sosialisasi ini beberapa pejabat eselon 4 biro humas & protokol setda prov sulteng

Terakhir Diperbaharui pada Senin, 23 April 2018 01:38

Add comment


Security code
Refresh

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday305
mod_vvisit_counterYesterday13155
mod_vvisit_counterThis week305
mod_vvisit_counterLast week75901
mod_vvisit_counterThis month208898
mod_vvisit_counterLast month161223
mod_vvisit_counterAll days13342478

We have: 140 guests, 12 bots online
Your IP: 54.198.23.251
 , 
Today: Sep 23, 2018
Pagerank Checker

Contact Us

Anda dapat menghubungi kami :

:

Jln. Samratulangi No. 101 Palu                 Sulawesi Tengah, Indonesia

: 0451 - 451311
:
info@sultengprov.go.id