?> Realisasi Rastra 2017 Sulteng Lebihi Target
Minggu, 22 April 2018

Realisasi Rastra 2017 Sulteng Lebihi Target

  • PDF

bansosBERAS.jpg

Pelaksanaan program pangadaan pangan beras telah melampaui target yang telah ditetapkan oleh perum bulog dengan mencapai 102,72%, sehingga Perum Bulog Divre Sulawesi Tengah berada pada peringkatI tingkat nasional.Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dan partisipasi para bupati dan walikota beserta jajarannya, dan semua elemen masyarakat.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikanterima kasih sebesar-besarnya kepada para bupati/walikota se-Sulawesi Tengah dan jajarannya, dan semua elemen masyarakat atas kerjasama dan partisipasinya dalam melaksanakan program subsidi Rastra 2017 untuk masyarakat berpendapatan rendah.

Akan tetapi walaupun realisasi penyaluran Rastra tahun 2017 telah mencapai 100% untuk seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, namun masih terdapat tunggakan HTR Rastra 2017 sebesar Rp.4.140,027,600,- Untuk itu, diharapkan kabupaten/ kota se-Sulawesi Tengah yang masih memiliki tunggakan tersebut, agar segera dapat menyelesaikannya.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Sulawesi Tengah dalam sambutannya yang dibacakan Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Drs. H. Hidayat Lamakarate, M.Si pada rapatpersiapanpenyaluranbantuansosialberassejahtera tahun 2018 tingkat kabupaten / kota se-Provinsi Sulawesi Tengah, bertempat di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah. Kamis, 01 Februari 2018

“Sayamengharapkan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial beras sejahtera dan bantuan pangan non tunai tahun 2018 lebih baik lagidan dapat dilaksanakan sesuai dengan pedoman umum yang berlaku, sehingga prestasi yang dicapai pada tahun 2017 dapat dipertahankan,” jelas gubernur.

Menurut Gubernur, pelaksanaan program subsidi Rastra untuk masyarakat berpendapatan rendah di Sulawesi Tengah hanya mengacu kepada pedoman umum(Pedum) yang ditetapkan oleh tim koordinasi pelaksana Rastra pusat sebagai dasar hukum mekanisme pelaksanaannya, dimana ketentuan-ketentuan dalam Pedum hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum saja,yang tentunya tidak semua mengakomodir kondisi-kondisi spesifik daerah.

Pada tahun 2018, dibentuknya tim koordinasi bantuan sosial beras sejahtera dan bantuan pangan non tunai provinsi sulawesitengah, yang menyusun petunjuk pelaksanaan (juklak) program bantuan sosial beras sejahtera dan bantuan pangan non tunai yang mengacu pada pedum, dan selanjutnya akan ditindaklanjuti berupa petunjuk teknis oleh tim koordinasi rastra kabupaten/kota.

“Sehubungan dengan kondisi dan tantangan kedepan yang kita hadapi, begitu sangat kompleks, maka saya berharap agar pihak kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah segera membentuk tim koordinasi bantuan sosial beras sejahtera secara berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten/kota, sampai dengan tim pelaksana bantuan sosial beras sejahtera di Desa dan Kelurahan dan kepada pemerintah daerah kabupaten / kota se-sulawesi tengah, kiranya dapat mengalokasikan anggaran pada masing-masing APBD,” jelas gubernur. 

Terakhir Diperbaharui pada Senin, 05 Februari 2018 03:20

Add comment


Security code
Refresh