?> Kemendagri Beri Penjelasan Tentang Penataan Urusan Pemerintah Daerah
Jumat, 19 Januari 2018

Kemendagri Beri Penjelasan Tentang Penataan Urusan Pemerintah Daerah

  • PDF

penataanDAERAH__1.jpg

Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Ditjen Otonomi Daerah, Kemendagri, Drs. Makmur Marbun, M.Si, menjadi narasumber terkait penataan urusan pemerintahan daerah di Sulawesi Tengah, Jum'at (22/12).

 Pertemuan di ruang polibu, kantor gubernur yang difasilitasi Biro Organisasi tersebut dihadiri sekitar 60 perwakilan OPD dan UPT teknis di lingkup provinsi.

Makmur dalam paparannya, terlebih dulu mengantar peserta tentang esensi otonomi daerah dalam mempercepat 34 urusan konkuren yang harus dikerjakan badan/dinas di daerah sebagai perpanjangan pemerintah pusat.
"Secara administrasi untuk memperpendek layanan ke masyarakat dengan menghadirkan pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel," jelasnya.
Dengan melakukan penataan, Ia harap dapat menciptakan keseimbangan beban urusan berdasarkan kriterian dan prinsip pembagian urusan pemerintahan yang sudah ditentukan.
Selain itu, penataan juga dimaksudkan agara jangan ada urusan yang tumpang tindih, dan memunculkan ketidak jelasan kewenangan.
Ia mencontohkan, urusan yang berdampak ekologis seperti hutan, laut dan tambang hanya diotonomikan sampai ke provinsi, sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 18 Tahun 2016.
"Penataan ini tidak lain muaranya untuk membentuk organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien sehingga tepat fungsi dan ukuran dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik," pungkasnya.
Dengan pertemuan tersebut Sekretaris Daerah Drs. Moh. Hidayat, M.Si berharap akan menambah wawasan dan motivasi peserta sehingga mengoptimalkan pelayanan di OPD maupun UPT ke masyarakat.
"Tolong (saudara) seriusi dan terapkan apa yang disampaikan narasumber," singkat sekda.
Terakhir Diperbaharui pada Jumat, 22 Desember 2017 05:15

Add comment


Security code
Refresh