?> 5 Jenis Pajak Jadi Kewenangan Provinsi
Rabu, 17 Januari 2018

5 Jenis Pajak Jadi Kewenangan Provinsi

  • PDF

rapatKelolaPajak.jpg

Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah, dan retribusi daerah, yang ditindaklanjuti dengan peraturan daerah provinsi sulawesi tengah nomor 01 tahun 2011 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, ada 5 (lima) jenis pajak yang menjadi kewenangan provinsi.

Kelima jenis pajak dimaksud yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaran Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Rokok.

Khusus untuk penerimaan dari PKB, masih perlu dimaksimalkan lagi. tunggakan pajak kendaraan bermotor, dibagi menjadi dua, yaitu tunggakan pajak kendaraan bermotor 5 (lima) tahun kebawah (? 2012) dan tunggakan pajak kendaraan bermotor 5 (lima) tahun keatas (? 2013)

Hal tersebut disampaikan Gubernur Sulawesi Tengah dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra, Dr. Ir. Bunga Elim Somba, M.Sc pada acara Rapat Evaluasi Penelusuran Data Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017, Rabu, 20 Desember 2017.

Guna mengurangi jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor yang ada,Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan beberapa kegiatan dan inovasi, diantaranya, melaksanakan kegiatan sosialisasi pajak daerah, melakukan kegiatan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor yang kedua.

Menyediakan layanan e-samsat sulteng, melakukan samsat keliling, melakukan kegiatan penegakkan hukum (Gakum) bersama instansi terkait, menyiapkan pos pelayanan dan samsat corner, melakukan kegiatan penyampaian surat pemberitahuan pajak kendaraan bermotor (Super PKB) dan melakukan penelusuran data tunggakan pajak kendaraan bermotor diwilayah kabupaten/ kota Provinsi Sulawesi Tengah. 

“Khusus untuk pelaksanaan kegiatan penelusuran data tunggakan pajak kendaraan bermotor, diharapkan dapat diketahui secara pasti mengenai kondisi pemilik dan kendaraannya, serta penyebab tidak dilakukannya pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hasil yang di dapatkan dari kegiatan penelusuran ini, tentunya dapat dijadikan dasar atau acuan didalam menentukan data kendaraan yang masih aktif, dan kendaraan yang sudah tidak aktif lagi, serta dapat dijadikan sebagai bahan untuk disepakati bersama dengan instansi terkait dalam melakukan penghapusan data kendaraan yang dianggap tidak lagi menjadi potensi atau yang sudah tidak bisa tertagih pajak kendaraannya,” sebut Gubernur.

Untuk itu, melalui kesempatan ini, saya menyambut baik terlaksananya kegiatan rapat ini, dengan harapan hasilnya bisa memaksimalkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah, khususnya pajak kendaraan bermotor.

Sementara itu, Panitia Pelaksana yang juga Ketua Tim Penelusuran dan Pemutakhiran Data, Sisliandi Ponulele, S.Stp, M.Si dalam laporannya menyatakan, dasar hokum pelaksanaan kegiatan UURI No. 22 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014.

Perpres RI No. 5 Tahun 2015, Perdaprov. Sulteng No. 01 Tahun 2011, Perdaprov. Sulteng No. 08 Tahun 2017, Pergub Sulteng No. 62 Tahun 2017 dan Keputusan Gubernur Sulteng No. 039/DPPA-OPD/BPKAD/2017.

Maksud dan tujuan dilaksanakannya Rapat Forum Komuniksi Pendapatan Daerah, merumuskan dan menentukan data, mengetahui kondisi objek dan subjek kendaraan bermotor yang tidak melakukan pembayaran pajak tahunan serta melaksanakan tertib administrasi database dan kepemilikan kendaraan bermotor.

Adapun materi dibawakan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dan Kepala Cabang PT. Jasa Raharja (Persero) Sulawesi Tengah, dengan jumlah peserta 100 orang.

Terakhir Diperbaharui pada Kamis, 21 Desember 2017 08:27

Add comment


Security code
Refresh