?> MoU Integrasi Jamkesda Diteken Pemda Kabupaten/Kota se Sulteng
Rabu, 17 Januari 2018

MoU Integrasi Jamkesda Diteken Pemda Kabupaten/Kota se Sulteng

  • PDF

jamkesdaIntegrasi.jpg

Gubernur menyaksikan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Integrasi Jamkesda Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Propinsi Sulawesi TengahDilaksanakan di Hotel Mercure PaluPada hari Selasa , 19 Desember 2017.

Pada acara Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Integrasi Jamkesda Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Propinsi Sulawesi Tengah dihadiri Deputi Direksi Wilayah Sulutenggo dan Maluku Utara , Lisa Nurena , Gubernur saat itu didampingi Kepala Rumah Sakit Undata Palu.

Pada Kesempatan itu Deputi Direksi Wilayah Sulutenggo dan Maluku Utara , Lisa Nurena menyampaikan rasa terimakasih yang setinggi – tingginya dan rasa bangga atas Dukungan dari Gubernur dan Bupati /Walikota palu dalam melancarkan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang telah berjalan selama Empat Tahun sejak PT. Askes bertransformasi tepatnya sejak tanggal 1 Januari 2014, selanjutnya Lisa Nurena menyampaikan bahwa cakupan kepesertaan JKN-KIS merupakan cakupan kepesertaan terbesar di Dunia yang sampai saat ini mencapai 187.032.821 Jiwa dan pada tahun 2018 akan diwujudkan cakupan semesta. Program JKN-KIS menerapkan prinsip Gotong Royong yang dapat menumbuhkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lebih jauh Lisa Nurena menyampaikan bahwa suksesnya pelaksanaan program JKN-KIS tidak terlepas dari Dukungan Gubernur, Bupati dan Walikota dan seluruh pemangku Kepentingan dan hal tersebut sejalan dengan Intruksi Presiden nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang mengamanatkan kepada daerah untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka program jaminan kesehatan nasional , memastikan seluruh penduduknya terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional dan lainnya yang menjadi acuan untuk memastikan penduduknya mendapat Jaminan Kesehatan , Kepesertaan JKN-KIS Sulawesi Tengah sudah mencapai 76,66 % atau 2.133.849 Jiwa. Terakhir Lisa Nurena mengapresisasi khusus kepada Pemerintah Kabupaten Buol yang telah mencapai Universal Health coverage, serta kabupaten Donggala dan Banggai yang telah berkomitmen UHC pada tahun 2018 .

Selanjutnya Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola mengapresiasi manajemen BPJS atas cepatnya Proses Klaim Rumah sakit bukan hanya Rumah Sakit Undata tetapi seluruh Rumah Sakit , hal ini sangat penting karena Rumah Sakit sangat membutuhkan Uang Segar untuk pembelian Obat dan sarana medis lainnya, dengan baiknya manajemen BPJS tersebut perlu dukungan yang serius dari Pemerintah Daerah agar dapat secara Insten untuk melakukan pendataan Penduduk dengan baik karena saat ini masyarakat belum seluruhnya memiliki NIK, Selanjutnya Gubernur Sulawesi Tengah mengapresiasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Banggai dan seluruh Desa di kabupaten Banggai yang mengalokasikan Dana Desa untuk Jaminan Kesehatan , Program ini perlu dicontoh Kabupaten lainnya kata Gubernur dan nantinya akan ditindaklanjuti dengan regulasi , tetapi khusus untuk Kota Palu nanti anggarannya bisa shering dengan Provinsi karena kita ketahui bersama Kota palu tidak ada Dana DesaNya hanya ada Dana Kelurahan itupun kecil sehingga perlu dukungan propinsi. Ini semua dilakukan agar semua masyarakat tampa terkecuali dapat dijamin Kesehatannya kata Gubernur , karena hal tersebut sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial dan kedua Undang – undang tersebut mengamahkan bahwa penduduk Indonesia harus memiliki Jaminan Sosial , terakhir Gubernur menyampaikan harapannya terhadap Perjanjian kesepakatan Pemerintah daerah dengan BPJS yang telah ditandatangani dapat mendukung Suksesnya Program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai amanat Intruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 yaitu target cakupan kepesertaan Semesta harus lebih cepat tercapai di Sulawesi Tengah dan untuk itu Bupati /Walikota Palu agar melakukan Evalusasi setiap bulannya dan tingkatkan koordinasi antara BPJS dan Pemerintah Daerah khususnya Dinas kependuidukan dan Catatan sipil . Terakhir Gubernur meminta agar segera menindaklanjuti Kerja sama yang disepakati dengan sebaik mungkin dan penuh rasa tanggungjawab agar semua masyarakat sulawesi Tengah dapat segera terpenuhi pelayanan kesehatannya , yang mudah dan murah melalui Jaminan Kesehatan Daerah.    

Terakhir Diperbaharui pada Selasa, 19 Desember 2017 23:14

Add comment


Security code
Refresh