?> Reses Komisi IX DPR RI, Bahas Kebijakan Kesehatan di Sulteng
Selasa, 17 Juli 2018

Reses Komisi IX DPR RI, Bahas Kebijakan Kesehatan di Sulteng

  • PDF

resesKomisiIX.jpg

Palu, bertempat di restoran Kampung Nelayan. Gubernur Sulawesi Tengah Drs. H Longki Djanggola, M Si. Bersama rombongan reses daerah Komisi IX DPR RI, membahas kebijakan kesehatan di wilayah Sulawesi Tengah pada Jumat petang (15/12)

         Dalam nuansa yang cukup akrab kepala BPJS cabang Sulteng Hj. Hartati Rahim melaporkan bahwa dari total penduduk Sulawesi Tengah  2,8 juta jiwa lebih, telah menjadi peserta BPJS Kesehatan sebanyak 74,60%. Sedangkan yang belum dijamin kepesertaannya berada di angka 725.355 jiwa, atau 25,40% dari prosentasi penduduk keseluruhan.  
         Menurutnya angka yang dicapai oleh Sulawesi Tengah yang bersumber dari BPJS Kesehatan sampai dengan 8 Desember 2017 tersebut cukup memuaskan, terlebih sudah 2 Kabupaten yang mengintegrasikan jaminan kesehatan daerahnya (Jamkesda) kepada BPJS Kesehatan. Kabupaten Banggai dan Kabupaten Buol. Serta 1 Kabupaten yang siap bekerja sama yaitu Kabupaten Donggala. 
         Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Maya Amiarny Rusady menambahkan bahwa sampai saat ini sudah 187 juta jiwa penduduk Indonesia yang dijamin layanan kesehatannya oleh BPJS Kesehatan, pihaknya terus berupaya bersama semua pihak. Khususnya kepala daerah untuk terus meningkatkan cakupan jumlah peserta dan juga kualitas layanan kesehatan. Ia menegaskan bahwa kabar yang beredar belakang terakhir, terkait akan ada beberapa jenis penyakit (katastropik) tidak lagi dijamin oleh BPJS Kesehatan, Hal itu tidak benar. Ia mengakui ada defisit sebesar 9 Triliun, akan tetapi sesuai peraturan pemerintah yang berlaku, bahwa hal tersebut diambil alih oleh negara. Dalam hal ini BPJS Kesehatan tidak menanggung sendiri. Ia menyampaikan bahwa iuran yang diterima serta dikeluarkan untuk layanan tersebut belum berimbang. 
         Gubernur Sulawesi Tengah Drs. H Longki Djanggola, M Si. Menanggapi laporan kepala BPJS dan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS, dengan menyatakan kesiapannya untuk terus berupaya serta mendorong seluruh kabupaten/kota agar bekerja sama guna mengalihkan Jamkesda kepada BPJS Kesehatan. Gubernur mencermati permasalahan tersebut dengan  langkah yang terukur, ia mengatakan, integrasi dari Jamkesda ke BPJS Kesehatan merupakan sebuah keniscayaan. Untuk itu perlu langkah bersama dan secara teliti dalam pelaksanaannya.
         Lebih jauh ia menerangkan bahwa perlu ada pembagian beban belanja yang berkeadilan, antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam iuran bersama guna menjamin layanan kesehatan. Khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Jangan sampai keputusan yang diambil nantinya merupakan keputusan sepihak. Gubernur mengingatkan dengan tegas agar hal ini juga tidak dijadikan sebagai komoditi politik semata. 
         “Integrasi itu pasti. Menurut saya paling pas adalah bagaimana membagi secara merata tanggung jawab provinsi dan kabupaten mengenai jaminan kesehatan. Dan dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para bupati agar ini kedepannya bisa menyikapi masalah ini. Dalam pelayanan kesehatan saya tidak ingin bicara untung-rugi. Itu tanggung jawab kita bersama. Dan saya pastikan itu berjalan baik” Terang Gubernur Longki. 
         H. Syamsul Bahri dari fraksi partai Golkar Dapil Sulawesi Selatan yang merupakan ketua rombongan tersebut menyampaikan bahwa kesehatan merupakan hak yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. Baik pusat, provinsi maupun kabupaten. Dan ia pun menegaskan hal tersebut harus menjadi perhatian semua pihak, termasuk dirinya sebagai legislator. Ia ingin semua pihak terus berupaya mencari solusi terbaik dalam menangani setiap permasalahan yang dihadapi. Khususnya masalah jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. 
         Ia juga menghimbau segera mengalihkan bagi provinsi dan kabupaten Jamkesdanya ke BPJS Kesehatan. Dan meminta kepada masyarakat berkecukupan, yang masih kurang perhatiannya dalam tanggung jawab membayar iuran, agar teratur membayar setiap bulan. Karena menurutnya masih banyak sebagian masyarakat setelah menerima manfaat kesehatan dari BPJS kesehatan,  tidak kembali teratur membayarnya. Akhirnya terjadi tunggakan, dan menyebabkan cash flow tidak lancar. Hal tersebut merupakan salah satu hambatan yang dihadapi, dari rangkaian masalah di lapangan. 
         Syamsul pada siang sebelumnya bersama rombongan melakukan dialog bersama bupati Donggala Kasman Lassa, SH. Kemudian disusul dengan mengunjungi rumah sakit Kabelota, menilai bahwa Sulawesi Tengah memiliki ciri khas permasalahan yang berbeda dengan daerah lain. Menurutnya disamping wilayahnya kepulauan dan sangat luas dimana 61 ribu km per segi lebih, persebaran penduduknya juga berjauhan, seperti yang ia temui di Kabupaten Donggala. 
         Ia yang mendengar langsung penjelasan bupati, bahwa banyak masyarakat Donggala khususnya yang ada di wilayah Pantai Barat lebih memilih langsung ke rumah sakit di Palu ketimbang merujuk rumah sakit umum daerah Donggala. Karena wilayah Kabupaten ini dibelah oleh kota Palu (ibukota provinsi). Dan jika harus ke Donggala cukup jauh. 100 KM lebih.
         dr. Verna Gladys Inkiriwang yang merupakan anggota DPR RI dari Partai Demokrat daerah pemilihan Sulawesi Tengah menyampaikan akan menindaklanjuti secara serius kepada kementrian kesehatan mengenai berbagai kondisi yang ia temui di lapangan. 
         Verna yang juga mewawancarai langsung tenaga medis di RSUD Kabelota menilai bahwa seharusnya rumah sakit ini sudah lolos verifikasi. Karena menurutnya ini merupakan aset penting daerah yang dimiliki kabupaten Donggala. Menurutnya fasilitas dan tenaga medis yang ada disini kalah dengan rumah sakit yang ada di Palu, hal tersebut yang menyebabkan masyarakat lebih memiliki langsung mengakses layanan kesehatan di ibukota provinsi, disamping lebih dekat daripada harus ke Donggala. Yang dalam wilayahnya hanya 4 kecamatan berdekatan dengan rumah sakit. Sisanya tersebar di wilayah pantai barat seperti dijelaskan sebelumnya. 
         Dan permasalahan lainnya adalah ketersediaan obat-obatan yang menurut penjelasan pihak rumah sakit dikarenakan tunggakan dari BPJS Kesehatan, yang menyebabkan kurang tepat waktu ketersediaan obat di rumah sakit itu. Sedangkan dokter umum dan dokter spesialis sudah mencukupi dalam standar minimal pelayanan. “Ini yang menjadi concern kami kenapa kami datang berkunjung, mengapa rumah sakit ini tidak lolos akreditasi, dan itu nanti akan disampaikan ke komisi sembilan dari rumah sakit ini secara tertulis. Dan nanti komisi sembilan mencarikan juga jalan keluar”. Terang Verna.
         Sehari sebelumnya pada Kamis petang (14/12) di EN Resto, Komisi IX juga mendengar pemaparan yang disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Tengah Muhyiddin, memaparkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan saat ini terus mengupayakan agar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan terus meningkat. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten karena terus mendukung kinerja dan upaya tersebut. 
         Ia mengakui masih terus mencari pola kerja yang sesuai, berhubung perubahan nomenklatur yang dilakukan oleh pemerintah pusat, dimana lembaga ini pada waktu lalu bernama Jamsostek. Selain itu ia mengharapkan dapat bekerja sama dalam menghasilkan produk hukum di setiap daerah, sebagai dasar acuan dan semangat positif dalam mengakselerasi keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan. 
         Muhyiddin mencatat bahwa sampai saat ini masih berupaya keras di tengah keterbatasan dan berbagai kendala yang dihadapi, dimana baru tersedia 1 kantor cabang dan 7 kantor perintis, untuk melayani 13 kabupaten/kota, yang menurutnya di tiap kabupaten/kota idealnya memiliki kantor perintis. 
         Anita Yacobah anggota DPR RI mengapresiasi sekaligus mengevaluasi dengan apa yang telah dilakukan BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Tengah. Menurutnya meski telah berhasil menduduki peringkat terbaik kedua secara nasional, ia berharap kepada Muhyiddin dan jajarannya terus berupaya menambah jumlah prosentase peserta BPJS Ketenagakerjaan di Sulawesi Tengah. Tercatat dari jumlah penduduk Sulawesi Tengah yang bekerja mendekati angka 1,4 juta jiwa dan yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan berada di angka 220 ribu jiwa, menurut Anita secara prosentasi baru sekitar 15,91 persen yang dijamin masalah ketenagakerjaan. Dan masih menyisakan 1,1 juta jiwa penduduk yang belum dicover atau 84 ,09 persen. “Diapresiasi karena nomor dua nasional, apa sebenarnya yang jadi kendala di lapangan”. Kata Anita. 
         Kepala dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi Ir. Abdul Razak, MT menyampaikan bahwa salah satu kewajiban perusahaan dalam pengurusan ijin adalah mendaftarkan pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan. Dan menurut Razak minimnya kepesertaan adalah banyaknya pekerja yang berada di bidang informal. Untuk itu ia terus berusaha mensosialisasikan kepada masyarakat agar peduli kepada masalah jaminan ketenagakerjaan. 
         Ia mengatakan bahwa disamping sosialisasi yang terus disampaikan kepada khalayak luas, Gubernur telah memberikan contoh yaitu dengan menjamin kepada 3000 petani dan nelayan jaminan ketenagakerjaannya pada 2016 lalu. Dan ketika bulan K3 juga tidak henti-hentinya menghimbau kepada perusahaan untuk tidak mendaftarkan pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan. “Kami selalu mensosialisasikan kepada perusahaan agar pekerjanya didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan, ini saya rasa cukup aktif, dan apabila perusahaan ada tunggakan maka kami datang bersama pengawas kami” Kata Razak.
         Hang Ali Saputra Syah Pahan, SH. Dari Fraksi Partai Amanat Nasional Dapil Kalimantan Tengah mendorong BPJS ketenagakerjaan untuk terus berbenah dan segera dengan cepat beralih dari sistem sebelumnya Jamsostek, ia yang mengaku mempunyai mimpi BPJS Ketenagakerjaan bekerja lebih kepada jaminan sosial, bukan mendapatkan untung, berupaya bagaimana masyarakat pekerja bisa terlindungi. 200 ribuan pekerja dari 1,3 juta angkatan kerja di Sulteng. Menurutnya juga banyak didominasi pekerja informal, mereka ekonomi lemah, dan sedikit diatas garis kemiskinan. 
         “Di kemudian hari masalah akan muncul apabila tulang punggung mengalami kecelakaan kerja, kiamat bagi mereka padahal mereka sebagai sumber penghasilan keluarga, ini yang perlu dicermati” Kata Ali.
         Ia pun meminta BPJS Ketenagakerjaan agar lebih proaktif lagi, dalam memberikan sosialisasi edukasi kepada masyarakat. Dan bagaimana pekerja yang usianya lebih dari 60 tahun dapat pula diproteksi, karena realitas di lapangan masih banyak orang di usia tersebut menjadi andalan bagi dirinya sendiri bahkan bagi keluarganya. Maka BPJS Ketenagakerjaan harus berlari. Angkanya belum menggembirakan. Dan mayoritas angka diatas didominasi pekerja jasa konstruksi yang menurutnya masih musiman. 

         Terakhir ia juga mendorong Honorer daerah, agar dapat diproteksi pula oleh BPJS Ketenagakerjaan bekerjasama dengan pemerintah daerah.

Terakhir Diperbaharui pada Senin, 18 Desember 2017 01:04

Add comment


Security code
Refresh

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday9871
mod_vvisit_counterYesterday5879
mod_vvisit_counterThis week28543
mod_vvisit_counterLast week39360
mod_vvisit_counterThis month105329
mod_vvisit_counterLast month4010
mod_vvisit_counterAll days12870925

We have: 94 guests, 118 bots online
Your IP: 54.92.163.188
 , 
Today: Jul 17, 2018
Pagerank Checker

Contact Us

Anda dapat menghubungi kami :

:

Jln. Samratulangi No. 101 Palu                 Sulawesi Tengah, Indonesia

: 0451 - 451311
:
info@sultengprov.go.id