?> Jadikan PMI Ujung Tombak Penanganan Bencana
Sabtu, 22 September 2018

Jadikan PMI Ujung Tombak Penanganan Bencana

  • PDF
apelPMISigi.jpg

Sigi, Bertempat di lapangan kecamatan Dolo kabupaten Sigi pada Senin (5/3), Palang Merah Indonesia (PMI) regional Sulawesi Tengah menggelar penyegaran serta simulasi logistik dan posko. Acara tersebut diikuti oleh 100 peserta yang berasal dari 6 provinsi di pulau Sulawesi, serta seluruh perwakilan dari seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah. Dan sebagai peninjau berasal dari PMI pusat dan World Food Program PBB. 

 Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Drs. HM Hidayat, M Si dalam sambutan tertulisnya dikatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan usaha aktualisasi dan faktualisasi logistik dalam menjalankan peran dan fungsinya serta ujung tombak dalam penanganan bencana. Wabil khusus tanggap darurat bencana. 

“Kegiatan penyegaran serta simulasi logistik ini merupakan upaya dalam menjalankan peran dan fungsi dalam penanganan bencana PMI. Khususnya dalam tanggap darurat bencana. Logistik dan posko menjadi ujung tombak tercapainya pelayanan pelayanan PMI dalam bidang penanganan bencana yang cepat, tepat dan terkoordinasi”, kata Sekda Hidayat yang juga sekaligus ketua PMI Sulteng. 
Kegiatan tersebut secara terperinci bertujuan meningkatkan pengetahuan serta manajemen, kemampuan, ketrampilan taknis dan koordinasi serta komunikasi dan informasi. Dalam kegiatan tersebut juga disosialisasikan Undang undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Palang Merah, olehnya ia berpesan agar seluruh peserta dapat mengikutinya secara seksama, serta dapat berkoordinasi dan mendukung pemerintah atau instansi terkait lainnya dalam penanganan sebuah bencana. 
Di tempat yang sama, kepala logistik pusat PMI Marsda Sunarbowo Sandi, M Si mengingatkan bahwa dengan lahirnya Undang undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, memiliki konsekuensi yang berat. Setiap kegiatan Palang Merah harus terus ditingkatkan. Dan kegiatan penyegaran serta simulasi logistik dan posko, menurutnya adalah upaya peningkatan kapasitas serta kapabilitas PMI. 
“Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2018 yaitu tentang Kepalangmerahan. PMI sudah mengucapkan terimakasih kepada pemerintah Republik Indonesia, namun konsekuensinya dituntut sangat berat untuk kita. Yaitu kapasitas di setiap kegiatan logistik maupun yang lain, ini harus ditingkatkan. Salah satunya adalah yang kita lakukan seperti sekarang ini. Kepada para peserta dapat secara serius dalam mengikuti setiap tahap latihan. Nanti juga ada kontingensi, apabila terjadi sesuatu (bencana) kemudian bapak sekda atau bupati, bisa mengambil langkah-langkah apa saja yang harus dikerjakan”, terang Sunarbowo. 
Bupati Sigi Mohamad Irwan, M Si mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta, ia pun menyampaikan terimakasih kepada semua pihak karena kabupaten Sigi berkesempatan menjadi tuan rumah pada gelaran tersebut. Dalam sambutannya bupati menyampaikan bahwa kabupaten Sigi merupakan wilayah yang cukup rawan bencana, gempa, longsor, banjir dan lainnya. Atas hal tersebut ia berharap kepada segenap jajaran di kabupaten Sigi, khususnya PMI Sigi dapat memaksimalkan perannya dalam mengemban misi kemanusiaan yang selalu aktif dan peduli pada berbagai upaya penanganan masalah kemanusiaan, serta dapat menjadi ujung tombak dalam membangun nilai-nilai perdamaian, sekaligus dapat mengantisipasi perselisihan di tengah masyarakat. 
Drs. HM Agus Lamakarate, Sp MES selaku ketua PMI kabupaten Sigi menyampaikan bahwa Indonesia secara umum merupakan negara yang tergolong rawan bencana, seperti gunung berapi, gempa bumi dan tsunami, banjir, longsor dan angin puting beliung. Ia mengungkapkan bagaimana peristiwa tsunami pada 2004 silam yang menelan korban jiwa 167.000 orang di Aceh merupakan peristiwa yang sangat mengerikan. Sulawesi Tengah, khususnya Sigi juga memiliki potensi bencana yang cukup tinggi. Menurutnya apabila bencana tidak ditangani dengan segera maka akan menimbulkan keadaan sosial yang bertambah parah, untuk itu peran logistik memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah penanganan bencana. 

Akan tetapi  penanganan bencana, khususnya logistik kemanusiaan menurut pandangannya, memiliki prosedur yang kurang baik. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Penanganan Bencana mengamanatkan bahwa tugas penanganan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, akan tetapi menjadi tugas bersama seluruh komponen masyarakat. Atas dasar itu, PMI Sigi telah juga melahirkan 498 Relawan yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten Sigi, untuk terus berupaya membantu pemerintah dengan dilandasi semangat kemanusiaan, dengan terus meningkatkan kemampuannya.

Terakhir Diperbaharui pada Rabu, 07 Maret 2018 01:45

Add comment


Security code
Refresh

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday11402
mod_vvisit_counterYesterday11451
mod_vvisit_counterThis week11402
mod_vvisit_counterLast week74900
mod_vvisit_counterThis month206840
mod_vvisit_counterLast month161223
mod_vvisit_counterAll days13340420

We have: 163 guests, 11 bots online
Your IP: 54.158.199.217
 , 
Today: Sep 22, 2018
Pagerank Checker

Contact Us

Anda dapat menghubungi kami :

:

Jln. Samratulangi No. 101 Palu                 Sulawesi Tengah, Indonesia

: 0451 - 451311
:
info@sultengprov.go.id