Selamat Datang

di Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Visi Misi


“SULAWESI TENGAH SEJAJAR DENGAN PROVINSI MAJU DI KAWASAN TIMUR INDONESIA MELALUI PENGEMBANGAN AGRIBISNIS DAN KELAUTAN DENGAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING TAHUN 2020”

  • Main Menu

Pemda-BPJS Palu Gelar Rekonsiliasi Iuran Wajib

ADMIN | 2019-07-19 14:49:52
Asisten Administrasi, Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Moh. Faisal Mang saat membuka Rapat Rekonsilasi Iuran Wajib Pemda, PNS Daerah, PNS Pusat, PPNPN dan DPRD triwulan II tahun 2019

Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili Asisten Administrasi, Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Ir. Moh. Faisal Mang, MM secara resmi membuka Rapat Rekonsilasi Iuran Wajib Pemda, PNS Daerah, PNS Pusat, PPNPN dan DPRD triwulan II tahun 2019 bertempat di Hotel Santika Palu, Selasa 25 Juni 2019.

Dalam sambutannya, gubernur menyambut baik dilaksanakannya rapat rekonsiliasi dan berharap kiranya para peserta dapat mengikuti kegiatan dengan baik dan mencocokkan data yang digunakan secara akurat.

Lebih lanjut gubernur menyatakan BPJS adalah lembaga publik yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden dalam program JKN-KIS.

"Iuran atau potongan BPJS bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah telah diatur,'" jelas gubernur dalam sambutan Asisten

Sementara itu, Deputi Direksi BPJS Suluttenggomalut, dr. Anurman Huda, MM, AAK memberikan apresiasi kepada para mitra BPJS baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Lebih lanjut dirinya berharap agar proses administrasinya agar dilakukan melalui satu pintu yakni BPKAD, karena beberapa diantaranya melalui satuan kerja OPD masing-masing.

Deputi dr. Anurman menyatakan anggota DPRD wajib ikut JKN dan berharap tenaga honorer di masing-masing OPD atau PPNP didaftarkan dalam JKN.

Sementara itu Kepala BPJS Kesehatan Palu, Hartati Rachim, SE, AAK menyampaikan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan silaturahmi kepada para mitra sekaligus merupakan rutinitas triwulan.

Menurutnya dalam proses JKN masih mengalami beberapa kendala yakni ; tidak tepat waktu penyetoran, masih ada Pemda yang salah angka serta tidak tepat akun

Biro Humas dan Protokol