?> Kemenkopolhukam Gelar Sosialisasi Indeks Pembangunan Hukum di Sulteng
Kamis, 13 Desember 2018

Kemenkopolhukam Gelar Sosialisasi Indeks Pembangunan Hukum di Sulteng

  • PDF

sosIndeksPembangunanHukum.jpg

Perjalanan bangsa Indonesia selama 72 tahun, menunjukkan bahwa supremasi hukum masih belum berjalan secara ideal di negeri ini. Berbagai persoalan seperti halnya dalam praktek lembaga peradilan, hukuman yang tidak sepadan, pelanggaran kewenangan oleh aparat pegak hukum, masyarakat yang hidup tanpa menjadikan hukum sebagai jiwa sosial, serta peraturan hukum yang masih berpihak kepada kelompok yang kuat, atau sering disebut tumpul ke atas tajam ke bawah. Kondisi seperti ini membawa bangsa ini terjebak dalam berbagai permasalahan sosial seperti, kolusi, korusi dan nepotisme, penyelenggaraan pemerintahan yang kurang baik, hingga pelanggaran HAM.

 

Pemerintahan Jokowi- JK yang terpilih pada tahun 2014 menaruh perhatian khusus pada persoalan penegakkan hukum ini. Melalui Nawa Cita no 4 yang ditawarkan pada masa kampanye Pilpres menjadikan reformasi hukum menjadi prioritas utama “Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya”. Nawa Cita poin yang ke 4 ini tidak lepas dari tujuan untuk mengamalkan kembali apa yang tertulis dalam Pasal 1 UUD 1945. Dengan harapan pada akhirnya mampu mewujudkan supremasi hukum di Indonesia sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah Jokowi-JK melakukan reformasi hukum yang dimulai dari penataan regulasi. Hal kedua yang masuk reformasi hukum adalah reformasi lembaga penegak hukum. Hal itu, meliputi kejaksaan, kepolisian, dan juga di lingkup Kementerian Hukum dan HAM. Hal terakhir dalam paket reformasi hukum pertama ini adalah pembangunan budaya hukum. Hal itu untuk memastikan aparat tidak lagi mempermainkan hukum demi kepentingan pribadi tapi benar benar menegakkan hukum itu sendiri.

Indeks Pembangunan Hukum Di Indonesia sangat diperlukan guna pengembangan suatu alat ukur untuk membangun kebijakan sebuah pemerintahan yang terpercaya, bermartabat dan bersih dari korupsi Mengingat dampak buruk dan bahayanya perilaku korupsi itu, dan masih luasnya praktik-praktik penyalahgunaan wewenang dari pemangku birokrasi pemerintah, maka diperlukan penelitian yang berifat berkelanjutan dan secara cermat terhadap meningkat tidaknya perilaku anti korupsi di masyarakat untuk dapat disinergikan dengan pembangunan penegakan hukum dipemerintahan Jokowi-JK yang tepat.

Untuk itu Kemenko Polhukam pada tanggal 15 Maret 2018 mengadakan Sosialisasi IPH (Indeks Pembangunan Hukum) di Palu sebagai upaya penyebaran informasi atas hasil kajian Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia, sekaligus mendapat umpan balik mengenai kondisi penegakan hukum khususnya di Palu.

Dalam Kajian Indeks Pembangunan Hukum, maka dapat disosialisasikan hasil-hasil kajian. Capaian dalam materi hukum itu, dalam survey yang dilakukan kepada aparat penegak hukum dan akademisi dinilai cukup baik . Penilaian itu terkait dengan prosedur pembuatan, waktu yang dibutuhkan perundang-undang atau peraturan, transparasi penyusunan serta kualitas materi dalam penyusunan atau pembuatan perundang-undangan, partisipasi publik. Penilaian yang baik juga diberikan kepada Perundang-undangan yang tekait dengan kebebasan berpendapat atau berekspresi, kebebasan beragama, hak atas kehidupan dan keamanan, hak berserikat serta kebebasan informasi. Penilaian yang baik juga dilakukan dalam Kapasitas undang-undang tersebut dalam menyelesaikan masalah 50.82%. Kepercayaan masyarakat terhadap undang-undang yang berlaku mencapai angka 70.07%.

Indikator termudah dalam melihat kinerja aparat penegak hukum adalah dengan melihat citra mereka di depan masyarakat. Penelitian ini belum mendapatkan temuan terbaru hingga 2016 tentang citra aparat penegak hukum. Penelitian ini menemukan citra aparat penegak hukum yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan , kehakiman dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga tahun 2014. Penelitian yang dilakukan oleh Kompas dari tahun 2009 hingga tahun 2014 menyebutkan bahwa citra aparat penegak hukum dari tahun 2009 hingga tahun 2014 fluktuatif. KPK mempunyai citra terbaik dari 53 tahun 2009 dan 82 tahun 2014. Kejaksaan mendapatkan citra terburuk 34 2009 dan 40 pada tahun 2014.

Sementara itu masayarakat yang berpendapat bahwa citra aparat penegak hukum pengacara, panitera dan hakim hingga tahun 2016 sebagain besar masih buruk. Pelayanan di kepolisian juga dinilai antara sedang ke rendah yaitu . 49,176 % responden menilai kinerja kepolisian baik. Sisanya menilai kinerja kepolisian buruk dan tidak tahu. Pelayanan di kepolisian. Berdasarkan respon masyarakat terhadap kondisi pelayanan di Mahkamah Agung, repsonden percaya bahwa kondisi pelayanan sudah baik mulai dari tata cara pengurusan, biaya pelayanan, saranan dan prasarana, tidak ada diskriminasi dalam pelayanan, akses yang mudah, petugas yang bertanggung jawab, petugas pelayanan yang jujur, disiplin dan ramah.

Perlu dibuat mekanisme yang menjadi rujukan bahwa setiap masalah yang timbul di masyarakat harus dibawa kepada ranah hukum, artinya bisa dilakukan secara non-judicial. Mekanisme ini diharapkan akan dapat mengurangi jumlah perkara yang semakin hari semakin bertambah. Aparat penegak hukum selain KPK, misalnya kejaksaan, kepolisian, kehakiman, advokat harus terus meningkatkan kinerjanya dan menyampaikan kepada masyarakat. Langkah ini sebagai response atas gambaran citranya aparat penegak hukum ini yang masih buruk. Selain membuat mekanisme non judicial, profesionalisme aparat kepolisian juga perlu ditingkatkan sehingga prosentasi penanganan kasus di Polri meningkat selanjutnya kepuasan masyarakat terhadap kepolisian juga meningkat .

Dalam survey yang kita lakukan, responden masih mempercayai bahwa praktek Pungli masih ada di setiap kementerian . Untuk itu Operasi pungutan liar (Pungli ) terhadap seluruh aparat penegak hukum harus terus dilakukan. Pemberantas Pungli yang berhasil dan disertai dengan standarisasi pelayanan akan dapat meningkatkancitra terutama kepolisian {jcomments on}

Terakhir Diperbaharui pada Jumat, 16 Maret 2018 05:17

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday5168
mod_vvisit_counterYesterday6004
mod_vvisit_counterThis week33069
mod_vvisit_counterLast week48208
mod_vvisit_counterThis month81277
mod_vvisit_counterLast month138128
mod_vvisit_counterAll days13873060

We have: 60 guests, 2 bots online
Your IP: 34.203.225.78
 , 
Today: Des 13, 2018
Pagerank Checker

Contact Us

Anda dapat menghubungi kami :

:

Jln. Samratulangi No. 101 Palu                 Sulawesi Tengah, Indonesia

: 0451 - 451311
:
info@sultengprov.go.id