Selamat Datang

di Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Visi Misi


“SULAWESI TENGAH SEJAJAR DENGAN PROVINSI MAJU DI KAWASAN TIMUR INDONESIA MELALUI PENGEMBANGAN AGRIBISNIS DAN KELAUTAN DENGAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING TAHUN 2020”

  • Main Menu

SEMINAR KEFARMASIAN DAN RAPAT KERJA

ADMIN | 2019-10-31 14:15:07
Serahkan Laporan Hasil Pengawasan, Kepala Perwakilan BPKP Sulteng Minta Dukungan Gubernur

SEMINAR KEFARMASIAN DAN RAPAT KERJA

Gubernur Sulawesi Tengah Drs.H.Longki Djanggola,M.Si membuka secara resmi seminar Kefarmasian dan Rapat Kerja Daerah 2019 bertemakan “Membangun Sinergitas Untuk Mewujudkan Praktik Apoteker Secara Bertanggung Jawab”. Bertempat di Conference Room Media Center Universitas Tadulako, hari Sabtu (7/9) 2019.

Kegiatan diawali dengan Pelantikan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Pengurus Daerah Sulawesi Tengah Masa Bakti 2018 – 2022 Oleh Sekretaris Jendral Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Noffendri Roestam,S.Si,Apt. Sesuai Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Nomor : Kep. 064 / PP.IAI / 1822 / VIII / 2019, organisasi ini ketuai Dr.Abd.Rahman Razak,M.Si,Apt.

Kesempatan tersebut, Gubernur Sulawesi Tengah Drs.H.Longki Djanggola,M.Si menyambut baik atas pelaksanaan seminar dan rapat kerja daerah terkait membangun sinergitas mewujudkan praktek apoteker secara bertanggung jawab, mengingat pelayanan kefarmasian adalah bagian integral dari pelayanan kesehatan yang sejalan dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009,”saya yakin dan percaya, melalui kegiatan ini tentu tujuan kita adalah dalam upaya meningkatkan hubungan silaturahmi sesama profesi apoteker”,katanya.

Lanjut disampaikan bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, menekankan bahwa dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian, apoteker dapat dibantu oleh apoteker lain dan / atau tenaga teknis kefarmasian,”misalnya D4 farmasi, paling kurang D3”,sebutnya.

Sesuai surat edaran Menteri Kesehatan Nomor : HK.02.01/menkes/382/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang penempatan apoteker di Puskesmas, dan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan melindungi pasien serta masyarakat dari penggunaan obat yang yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien, penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) harus berpedoman pada standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas yang diatur melalui peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas yang mengatur bahwa setiap puskesmas harus memiliki sekurang – kurangnya seorang apoteker sebagai penanggungjawab,”para tenaga profesi khususnya apoteker harus benar – benar siap untuk penempatan sampai di Puskesmas karena kita semua tahu Puskesmas itu sampai di pelosok – pelosok daerah”,pintanya.

Sehubungan dengan jumlah puskesmas yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 207, baru 100 puskesmas yang sudah memiliki apoteker di kabupaten / kota,”ke depan saya berharap melalui program nusantara sehat, penempatan apoteker di setiap puskesmas bisa terwujud, bahwa setiap apoteker ada di puskesmas”, tuturnya.

Lebih lanjut Bapak Gubernur menyampaikan bahwa bilamana ada penerimaan pegawai di tingkat kabupaten / kota, dirinya akan membuat surat edaran ke pada para Bupati / Wali Kota guna menyiapkan formasi apoteker sesuai surat edaran menteri kesehatan untuk menempatkan apoteker di setiap puskesmas kab / kota.

Nampak hadir para Sesepuh Apoteker Sulawesi Tengah, Tenaga Pendidik Apoteker, Praktisi Farmasi, Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tengah, Perwakilan Bank BNI.

RO HUMAS PROTOKOL



 Berita

      Arsip Berita

 Links List