Selamat Datang

di Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Visi Misi


“SULAWESI TENGAH SEJAJAR DENGAN PROVINSI MAJU DI KAWASAN TIMUR INDONESIA MELALUI PENGEMBANGAN AGRIBISNIS DAN KELAUTAN DENGAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING TAHUN 2020”

  • Main Menu

Penurunan Stunting Butuh Pendekatan Multi Sektor

ADMIN | 2019-09-02 10:50:23
Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili Asisten Administrasi, Pemerintahan dan Politik Ir. Moh. Faisal Mang, MM, pada acara rapat koordinasi percepatan dan penilaian aksi penurunan stunting kabupaten/kota se-Sulawesi

Aksi intervensi penurunan stunting salah satu prioritas nasional yang harus didukung oleh setiap daerah dan wajib diseriusi oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Komitmen tersebut telah dibangun saat dilakukannya rapat terbatas tentang stunting dipimpin oleh Presiden pada tanggal 5 April 2018 dan selanjutnya dipindahkan pada rapat koordinasi tingkat menteri untuk percepatan pencegahan anak kerdil yang dipimpin oleh Wakil Presiden RI pada 12 Juli 2017.

Penanganan stunting penting dilakukan dengan pendekatan multi sektor melalui sinkronisasi program nasional lokal dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah serta penurunan stunting ditetapkan sebagai program prioritas nasional yang harus dimasukkan ke dalam rencana kerja pemerintah (RKP).

Hal tersebut disampaikan Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili Asisten Administrasi, Pemerintahan dan Politik Ir. Moh. Faisal Mang, MM, pada acara rapat koordinasi percepatan dan penilaian aksi penurunan stunting kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah tahun 2019 bertempat di Aula Bappeda Sulawesi Tengah, Palu 27 Agustus 2019.

Menurut gubernur stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis pertama pada 1000 hari pertama kehidupan HPK. stunting mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak anak, stunting juga memiliki risiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya bahkan stunting dan malnutrisi diperkirakan berkontribusi pada berkurangnya 2 sampai dengan 3% produk domestik bruto setiap tahunnya.

Olehnya, penurunan stunting memerlukan intervensi yang terpadu dari berbagai pihak yang terkait di mana intervensi itu mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif.

Sejalan dengan inisiatif percepatan penurunan stunting, pemerintah meluncurkan gerakan nasional percepatan perbaikan gizi yang ditetapkan melalui peraturan presiden nomor 42 tahun 2013 tentang gernas PPG dalam kerangka 1000 HPK. indikator dan target penurunan stunting telah dimasukkan sebagai sasaran pembangunan nasional dan tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019 dan rencana aksi nasional tujuan pembangunan berkelanjutan 2017-2019.

Keseriusan pemerintah Sulawesi Tengah lanjut Asisten Faisal Mang dalam sambutan gubernur terhadap aksi intervensi penurunan stunting telah dilakukan dengan memasukkan program dan kegiatan terkait pada dokumen perencanaan seperti RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016-2021 yang saat ini dalam proses perubahan

Kedua RAD pangan dan gizi Sulawesi Tengah tahun 2015-2019 yang saat ini dilakukan penyusunan kembali untuk periodisasi tahun 2020-2024 dan yang ketiga RAD tujuan pembangunan berkelanjutan tahun 2018-2021.

"untuk mewujudkan aksi penurunan stunting yang berkualitas tidak dapat dilaksanakan oleh satu sektor saja, tetapi memerlukan kerjasama berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah provinsi, kabupaten, legislatif, dunia usaha, masyarakat madani dan keluarga sebagai ujung tombak terdepan," jelas gubernur.

Penilaian kinerja pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi merupakan proses penilaian kemajuan kinerja kabupaten kota dalam melakukan upaya untuk memperbaiki konvergensi/ intervensi gizi yang dilakukan melalui pelaksanaan 8 aksi konvergensi/ integrasi dalam perencanaan penganggaran implementasi pemantauan dan evaluasi program kegiatan.

Tujuan penilaian kinerja ini adalah untuk memberikan informasi mengenai aspek kinerja apa saja yang sudah baik atau yang masih perlu ditingkatkan dari setiap kabupaten/ kota. kedua perbandingan kinerja kabupaten kota dalam wilayah provinsi dan yang ketiga pembelajaran antara kabupaten kota dalam wilayah provinsi untuk meningkatkan kualitas dan hasil pelaksanaan 8 aksi konvergensi integrasi.

Biro Humas dan Protokol