Wakil Gubernur Drs. Mamun Amir Mewakili Gubernur Menerima Tim IT PT. KIS SIMRS  tekait dengan Pembangunan Sistem Pengembangan Informasi Layanan Rumah sakit, Digitalisasi Transaksi Keuangan Daerah dan Sistem Layanan Bank Pembangunan Daerah, Bertempat di Ruang Kerja Wakil Gubernur, 8 November 2021.

Wakil Gubernur Drs. Mamun Amir Mewakili Gubernur Menerima Tim IT PT. KIS SIMRS  tekait dengan Pembangunan Sistem Pengembangan Informasi Layanan Rumah sakit, Digitalisasi Transaksi Keuangan Daerah dan Sistem Layanan Bank Pembangunan Daerah, Bertempat di Ruang Kerja Wakil Gubernur, 8 November 2021.

Pada kegiatan itu Wakil Gubernur didampingi Dirut Bank Sulteng, Kadis Kesehatan Dr. Komang Adi Sujendra, Direktur RS. Undata, Kadis Kominfo, Ibu Farida Lamarauna.

Tim IT Febrian Haidar, PT. KIS SIMRS bersama Tim Pengembangan IT Pelayanan Digitalisasi Transaksi Keuangan daerah dan Sistem Digitalisasi Transaksi Keuangan Daerah dan Sistem Layanan Bank Pembangunan Daerah. Febrian Haidar menyampaikan bahwa PT. KIS SIMRS menyampikan harapannya bekerja sama dengan pemerintah Provinsi untuk mengembangkan Sistem Digitalisasi layanan dan menyiapkan tenaga operasi untuk menjalankan sistem dalam hal  peningkatan Sistem Layanan Digitalisasi Perbankan dan Transaksi Keuangan Daerah dan sistem layanan Rumah Sakit daerah seperti Pada beberapa daerah yang sudah dilakukan kerjasama dengan PT. KIS SIMRS 

Wakil Gubernur menyampaikan bahwa sesuai hasil paparan bahwa sistem ini sangat baik, namun demikian bahwa  sesuai laporan Dirut Bank Sulteng dan jajaran bahwa Bank Sulteng sudah mengembangkatln sistem layanan Bank Sulteng yang akan di Lounching Tahun 2022. selanjutnya, demikian juga RS Undata sudah memiliki sitem layanan rumah sakit yang dikembangkan Departemen Kesehatan RI, tetapi kalau ada kebutuhan Dinas Kesehatan terkait dengan peningkatan layanan kesehatan RS Daerah agar disampaikan kepada Gubernur untuk memutuskan peningkatan Sistem layanan Rumah Sakit, Wakil Gubernur pada kesempatan itu menyampaikan pengambilan keputusan dalam pengembangan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah harus sesuai dengan kebijakan Gubernur dan keputusan Gubernur tetapi diharapkan Kepala Dinas dapat memberikan masukan untuk menjadi landasan Gubernur untuk mengambil keputusan.

Sumber : Biro Adm Pimpinan.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *