Wagub Sulteng Ikuti Rakor Perluasan Wilayah Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim  Wilayah Tengah dan Timur Indonesia Tahun 2022.

Wagub Sulteng Ikuti Rakor Perluasan Wilayah Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim  Wilayah Tengah dan Timur Indonesia Tahun 2022.

Wakil gubernur sulawesi tengah Drs. Ma’mun Amir di dampingi Plt. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi tengah Dr. Cristina sandra tobondo mengikuti kegiatan TNP2K kemiskinan ekstrim, yang dilaksanakan secara virtual via Zoom.

Bertempat di Ruang Kerja Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Kamis, (4/11/21)

Sekertaris Eksekutif TNP2K Suprayoga Hadi dalam sambutanya menyampaikan
Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia terkait kemiskinan ekstrem bahwa walaupun meghadapi pandemi, upaya pemerintah untuk menangani kemiskinan ekstrem tidak boleh berhenti agar kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 dapat mencapai 0%, Percepatan penangan kemiskinan ekstrem harus dilaksanakan secara terintegrasi melalui kalaborasi intervensi, Pastikan intervensi di sektor pendidikan, kesehatan, dan air bersih dapat diterima. Ucapnya

Kemudian, menindak lanjuti target penurunan kemiskinan ekstrim menjadi 0% membutuhkan upaya dan kordinasi lintas KL/OPD dan lintas lapis pemerintah. Maka
diperlukan tindak lanjut yakni ; KL dan pemda perlu memastikan program baik yang terkait penurunan beban pengeluaran maupun peningkatan pendapatan tercakup dalan rencana dan anggaran KL dan pemda untuk 2022.

Selain itu, pemerintah daerah juga perlu melakukan beberapa langkah berikut : pertama, membuat terobosan program tambahan yang bersumber dari APBD untuk mengatasi Kemiskinan Ekstrem di daerah.

Kedua, memberikan bantuan yang bersumber dari APBD kepada kelompok miskin ekstrem yang tidak tercakup oleh program pusat.

Ketiga, penguatan kaloborasi kerja dengan sektor non-pemerintah.

Lanjut, Provinsi dan PKPK Kabupaten/Kota perlu mengambil langkah-lagkah strategis agar dapat memastikan kemiskinan ekstrim mulai masuk dalam RAPBD yang akan difinalkan pada Desember Tahun 2021.

Wahyu Agus Bappeda dalam laporanya menyampaikan berdasarkan hasil dari BPS pada bulan Maret bahwa angka kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah sekitar 13 %. Kemudian, berdasarkan Permensos Nomor 146 Tahun 2020 pada tanggal 26 Oktober Tahun 2020 angka kemiskinan rumah tangga di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 323.842 rumah tangga miskin, dan yang tergolong sangat miskin sebesar 29.924.

“Pada Minggu ke- 3 atau minggu ke- 4 November 2021 ini, nantinya akan dilaksanakanya ekesistensi teknis oleh TNP2K Pusat kepada 25 Provinsi dan 212 Kabupaten/Kota dalam upaya penajaman sasaran program penanggulangan ekstrim.” Jelas Suprayoga Hadi

Turut hadir : Plt. Dirjen Bina Bangsa Kemendagri, Gubernur dan OPD Terkait.

Sumber : Humas DKIPS Provinsi Sulteng.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *